Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, turut berkomentar mengenai perdebatan yang terjadi antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis Ratna Sarumpaet.
Baca: Seratus Tahun Kesunyian: Kisah yang membentuk Amerika Latin
Diketahui, keduanya saling cekcok ketika berada di posko tim pencarian KM Sinar Bangun di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Senin (2/7) kemarin.
Arsul mengatakan pihaknya hanya melihat perdebatan itu karena tak lancarnya komunikasi antara Luhut dan Ratna.
"PPP melihat soal perdebatan antara Luhut dengan Ratna, hanya soal tidak terkomunikasikannya dengan baik diantara keduanya, tentang masalah penghentian pencarian korban," ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (3/7/2018).
Ia menyayangkan sikap keduanya yang justru kemudian terlihat berseteru dihadapan keluarga korban.
Apalagi, keduanya sama-sama menegaskan untuk membela kepentingan keluarga korban, walaupun beda pandangan.
Anggota Komisi III DPR ini pun menilai seharusnya tak ada perlu keduanya sampai emosional dalam menyampaikan pendapatnya masing-masing.
"Jika orientasinya adalah kepentingan keluarga korban, maka sebaiknya beda pandangan sepertinya itu ya nggak perlu disampaikan secara emosional," jelas dia.
Lebih lanjut, terkait pencarian korban yang akan dihentikan hari ini, Arsul memiliki pendapat tersendiri.
Ia menilai pencarian sebaiknya tidak dihentikan secara total, dan memberikan kesempatan pada siapapun yang mau berupaya melakukan pencarian.
"Saya kira kalaupun dihentikan (pencarian korban, - red), sebaiknya tidak total. Artinya Pemerintah juga memberi kesempatan kepada elemen-elemen masyarakat atau lembaga swasta ynah mau terus berupaya mencari untuk melakukannya," pungkas Arsul.
Sebelumnya, Menteri Koodinator (Menko) Maritim Luhut Binsar Pandjaitanberkunjung ke Posko Tim Pencarian KM Sinar Bangun di Pelabuhan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Senin (2/7/2018).
Tiba di posko, Luhut langsung menggelar rapat dengan instansi terkait, di antaranya Dinas Perhubungan, Basarnas, TNI dan Kepolisian.