Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menghadiri acara penutupan Rembuk Nasional Aktivis 98, di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu sore (7/7/2018).
Acara ini dihadiri puluhan ribu aktivis dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya Presiden mengajak para aktivis dan masyarakat untuk memerangi intoleransi, radikalisme, dan terorisme, sesuai dengan tema yang diangkat para aktivis 98 dalam acara ini.
Baca: Cerita Jokowi di Depan Atlet Panahan: Saya Baru Bisa Memanah Saat Jadi Presiden
"Tadi sudah disampaikan rekomendasi dan usulan-usulan, terutama marilah kita bersama-sama merapatkan barisan, menggalang kekuatan untuk melawan intoleransi, melawan radikalisme, dan melawan terorisme," kata Presiden berdasarkan keterangan Biro Pers Istana Kepresidenan.
"Pekerjaan besar kita untuk membangun kembali aset besar kita yaitu persatuan dan persaudaraan di antara kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air," lanjut Jokowi.
Kaji Usulan Aktivis 98
Sebelumnya, di hadapan Kepala Negara, para aktivis 98 mengusulkan beberapa hal, antara lain usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk korban peristiwa 98 seperti peristiwa Semanggi, Trisakti, Jogja, dan lain-lain.
Presiden pun mengatakan akan mengkajinya.
"Mengenai usulan gelar pahlawan nasional untuk korban 98 saya akan tindak lanjuti dengan kajian-kajian sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Secepat-cepatnya akan kami sampaikan dan akan kita putuskan," ujarnya.
Demikian juga dengan usulan lainnya yaitu penepatan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika, Presiden mengatakan akan mengkajinya terlebih dahulu.
"Dan juga yang kedua mengenai usulan tanggal 7 Juli sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika juga akan kita kaji juga nantinya akan segera akan kita sampaikan kalau sudah selesai kita putuskan," lanjutnya.
Baca: Pesan Jokowi kepada Para Atlet Panahan: Teruslah Berlatih dan Ikuti Kompetisi
Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa pemberian gelar pahlawan nasional atau bintang jasa bisa menjadi penanda bahwa tahun 1998 adalah tahun terbukanya kebebasan berekspresi dan berpendapat, kebebasan pers, dan masyarakat yang lebih demokratis.
"Saya kira kita harus memiliki sebuah penanda bahwa era itu adalah dimulainya era keterbukaan, era kebebasan di negara kita ini. Kita harapkan dalam jangka yang panjang memberikan sebuah ruang semuanya untuk memberikan kontribusinya kepada bangsa dan negara dan kepada rakyat," kata Presiden kepada jurnalis selepas turun dari panggung acara.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.