TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi korban gempa bumi di Lombok, Senin (13/8/2018) siang.
Jokowi bertemu korban gempa di Kecamatan Pemenang.
Kemudian Jokowi lanjut meninjau Pos Komando Operasi serta mendengarkan penjelasan terkini penanganan darurat dari Dansatgas Posko Komando Penanganan Dampak Bencana Gempa Lombok, Kolonel Ahmad Rizal Ramdani selaku Danrem 162 Wirabahakti, di areal Lapangan Super Semar, Kantor Bupati Lombok Utara.
Kehadiran Jokowi didampingi Gubernur NTB dan Gubernur terpilih, Panglima TNI, Kapolri, Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Kepala Staf Kantor Presiden, dan Kepala BNPB saat mengunjungi korban pengungsi.
Berdasarkan keterangan dari Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB,
Sutopo Purwo Nugroho, dalam kunjungannya Jokowi sempat menanyakan langsung tentang kondisi para pengungsi dan apa yang diharapkan.
"Masyarakat pengungsi di sekitar wilayah Kecamatan Tanjung sangat antusias dengan kedatangan Presiden yang dilanjutkan melihat kondisi pasien di Tenda Pelayanan Yonkes di areal Kantor Bupati Lombok Utara," kata Sutopo.
Dilaporkan juga kepada Presiden dalam kunjungan tersebut untuk kebutuhan operasi darurat diantaranya kebutuhan tenda, penyediaan MCK, tandon air, permakanan, asupan gizi ibu hamil, selimut, dan obat-obatan.
Alat penghancur beton dan ketersediaan BBM juga menjadi prioritas.
Kendala lain yang masih dihadapi adalah minim sarana transportasi untuk distribusi bantuan logistik dan akses jalan rusak, berbukit, dan lokasi desa sulit dijangkau kendaraan biasa.
Operasi penanganan darurat ini didukung seluruh potensi nasional dan LSM maupun komunitas yang terus membantu upaya penanganan dampak gempabumi Lombok.
Presiden beserta rombongan pada malam hari berdialog langsung dengan masyarakat pengungsi di Lapangan Super Semar Tanjung Kabupaten Lombok Utara.
"Masyarakat korban gempa akan diberikan bantuan perbaikan rumah sebanyak 1.000 KK pada tahap awal ini," ujarnya.
Nilai bantuan stimulus sebanyak Rp 50 juta per kepala keluarga (KK) untuk rumah rusak berat, Rp. 25 juta per KK untuk rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan yang pengerjaannya akan dimulai pada minggu ini.
"Pembangunan dan perbaikan dengan konsep rumah tahan gempa ini akan diberikan dalam bentuk tabungan," katanya.
Proses pembangunan akan diawasi Gubernur NTB dan asistensi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
Pemerintah akan mendorong ketersediaan material semen, besi, dan lainnya serta mengawasi harga jual material di NTB dengan konsep rumah tahan gempa.
Untuk perbaikan fasilitas umum, rumah sakit dan sekolah akan dimulai dua minggu dari sekarang.
"Presiden juga langsung memberikan paket sembako dan buku tulis kepada masyarakat pengungsi," katanya.
Data korban meninggal dunia hingga Senin (13/8/2018) sejumlah 437 jiwa berasal dari Kabupaten Lombok Utara 374 jiwa, Kabupaten Lombok Timur 12 jiwa, Kabupaten Lombok Barat 38 jiwa.
Kemudian Kabupaten Lombok Tengah 2 jiwa, Kota Mataram 9 orang, dan Kota Denpasar 2 jiwa.
Jumlah pengungsi hingga hari ini sebanyak 352.793 jiwa.
"Sedangkan total rumah rusak 52.812 unit, sarana pendidikan terdampak 458 unit dan fasum serta tempat ibadah sebanyak 197 unit," katanya.