Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Hukum DPP PROJO, Silas Dutu mendesak Bawaslu RI, KPK dan PPATK untuk mengusut dan mencari bukti-bukti aliran uang dari Sandiaga Uno ke PKS dan PAN yang diakui sebagai biaya kampanye.
Biaya kampanye dari Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS jelang penentuan calon cawapres koalisi Gerindra menurutnya patut diduga keras sebagai mahar politik atau imbalan atas pencalonan Sandiaga Uno. Karena uang sebesar itu diduga diberikan atau setidak-tidaknya telah dijanjikan jelang penentuan Sandiaga Uno sebagai calon cawapres Prabowo.
Adanya dugaan mahar politik tersebut, menurutnya menjadi sangat beralasan dan patut dibuktikan oleh penegak hukum karena sangat tidak masuk akal ketika ada perdebatan keras.
Hingga sampai 'ancam-mengancam' dan tarik-menarik kepentingan antara PAN, PKS dan Gerindra, tiba-tiba melunak dan langsung berkompromi begitu saja ketika Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres.
Dalam logika umum masyarakat pun bisa menyimpulkan ada kebenaran dari pernyataan disampaikan Andi Arief Politisi PD. Karena itu, alasan apapun dari Sandiaga Uno menjadi sulit dipercaya, apalagi sekarang belum masuk pada masa kampanye.
"Berdasarkan hal tersebut, Ketua Bidang Hukum DPP Projo mendesak Bawaslu, KPK dan PPATK agar serius mengusut kasus dugaan adanya mahar politik atau imbalan ini, karena selain melanggar hukum, mahar politik adalah ancaman serius demokrasi. Demokrasi yang dicemarkan politik uang akan melahirkan pemimpin berkarakter koruptif," ucap Silas Dutu , Senin (13/8/2018) kemarin.
"Projo tidak ikhlas masyarakat diberikan calon-calon yang berkarakter koruptif dalam pilpres 2019," pungkasnya.