Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk pemilihan legislatif (pileg) 2019.
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, melihat terdapat sejumlah permasalahan di daerah saat lembaga penyelenggara pemilu itu mengumumkan DCS.
Baca: Tukang Sate di Bekasi Kesulitan Beraktivitas akibat Luka Parah di Kakinya Akibat Dibegal
"Pemantau tak bisa mengakses silon (sistem informasi pencalonan,-red). Beberapa daerah tak ada, bisa di cek. Bahkan membuka media website KPUD. Tetapi tak ada informasi," ujar Kaka, Kamis (16/8/2018).
Padahal, dia menjelaskan, koalisi masyarakat sipil sudah memberikan masukan mengenai Silon. Namun, kata dia, pihak lembaga penyelenggara pemilu tak mengindahkan bahkan terkesan menjauhkan pemilih dengan proses pemilu.
Selain itu, kata dia, KPU RI juga tidak memberikan akses kepada pemantau pemilu. Hal ini, seperti informasi daerah pemilihan (dapil) terpencil, terluar dan terisolir. Tak hanya itu, permasalahan lainnya juga ditemukan.
"Di daftar namanya hilang. Apakah ada permainan dalam persoalan daftar caleg. CV dari calon tidak ada," kata dia.
Namun, permasalahan DCS itu tidak muncul ke permukaan. Sebab, masyarakat saat ini lebih memperhatikan pilpres dibandingkan pileg. Apalagi dua pemilihan itu berlangsung secara serentak.
Kondisi ini berbeda dibandingkan pada 2014 lalu, di mana terdapat salah satu partai politik kehilangan dapil di Jawa Barat. Pada saat itu, kata dia, masyarakat memberikan perhatian.
"Sekarang, perhatian publik hilang, saat 2014, satu dapil hilang langsung heboh. Ini sudah banyak dapil yang kosong, tetapi tidak ada kehebohan. Mungkin ini ada hubungan dengan pemilu serentak yang berbeda dengan pemilu 2014," tambahnya.