Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Masa jabatan Guberur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi akan berakhir pada 17 September esok.
TGB menuntaskan 10 tahun masa kepemimpinannya menjadi Gubernur NTB selama dua periode 2008-2018.
Baca: Swasta juga Dilibatkan di Kampanye Nasional Pencegahan Stunting
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, TGB memanjatkan syukur telah menuntaskan amanat sebagai gubernur secara paripurna.
Ia pun memberi tiga catatan penting dari hasil evaluasinya selama ini. Berikut catatan TGB seperti yang diterima redaksi Tribunnews.com
Pertama, saya terpilih sebagai gubernur pada usia muda yaitu 36 tahun. Kira-kira mungkin di usia tersebut seorang perwira TNI atau perwira kepolisian sedang berpangkat mayor atau komisaris polisi. Bahkan sebelumnya saat menduduki posisi sebagai Anggota DPR RI, usia saya baru 32 tahun.
Setelah menyelesaikan masa jabatan 10 tahun di NTB, ternyata Alhamdulilah masih juga termasuk muda. Saat ini Alhamdulilah telah ada lebih banyak generasi muda yang berhasil menduduki jabatan-jabatan publik yang dipilih baik di eksekutif maupun legislatif.
Bahkan saat ini ada partai-partai politik yang dipimpin oleh generasi baru dengan pemikiran-pemikiran segar seperti PKPI dan PSI. Saya yakin dengan seiring waktu, akan lebih banyak lagi generasi muda yang akan menjadi pimpinan-pimpinan partai politik.
Memulai berkarya dan mengabdi bagi nusa-bangsa yang dimulai di usia muda dan produktif akan menambah rentang waktu pengabdian kita jika diiringi dengan niat bersih dan konsistensi untuk mengabdi kepada masyarakat.
Kedua, menjadi pejabat publik yang dipilih rakyat baik bupati, walikota, gubernur, hingga presiden dan wakil presiden termasuk anggota lembaga kedewanan itu tidak ada sekolahnya. Tidak ada sekolah gubernur atau bupati. Tidak ada juga sekolah anggota DPR.
Oleh karena itu, sinergitas antara elected public officialdengan birokrasi menjadi sangat penting. Pemimpin politik menghidupkan menghidupkan ideologi dan menyemaikan pemikiran-pemikiran besar, lalu struktur birokrasi lah yang menjalankannya.
Di sinilah letak peran kepemimpinan dan komunikasinya yang demokratis dan efektif menjadi kunci utama. Praktek tata kelola pemerintahan efektif yang dijalankan pemerintah NTB bersama pemerintah pusat telah berjalan sangat baik.
Insya Allah apa yang telah dijalankan di NTB dapat menjadi bahan masukan dan pembelajaran bagi pelaku-pelaku politik pemerintahan saat ini dan masa depan.
Dalam konteks nasional, membangun pemerintahan efektif dan demokratis telah dicontohkan oleh para pemimpin kita termasuk Presiden Joko Widodo.
Ketiga dan terakhir, sebagaimana yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia dianugerahi dengan keberagaman baik secara budaya ataupun secara kewilayahan.
Padatnya keragaman, tingginya perbedaan, disertai dengan pesebaran penduduk di puluhan ribu pulau merupakan berkah sekaligus tantangan bagi Indonesia. Padat dan tingginya keberagaman seringkali membuat kita terjebak dalam situasi konflik. Disinilah pentingnya pemikiran moderasi.
Moderasi adalah titik tengah. Tidak menjadikan segala sesuatu menjadi berlebih-lebihan. Inilah kunci dari penata kelolaan keberagaman kita.
Dengan menyemaikan pemikiran moderat di berbagai kehidupan, maka konflik dapat terhindari. Sebelum kita melampaui batas kanan-kiri yang terlalu jauh, maka secara sadar kita perlu mempersiapkan apa yang disebut sebagai jalan tengah atau moderasi itu.
Inilah yang selama ini terbangun di NTB yang lagi-lagi dapat menjadi inspirasi bagi seluruh warga Indonesia. Moderasi membangun toleransi, dan toleransi adalah landasan dasar kolektif kita untuk bergotong-royong demi kepentingan dan kemajuan bersama.