Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berkebaya putih dipadu kain songket warna ungu, Ni Balik Sekar (40) terus tersenyum cerah sembari memegang piagam penghargaan.
Perempuan berkulit sawo matang ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyatakan keluar dari kepesertaan program pengentasan kemiskinan karena telah mandiri secara ekonomi.
Penghargaan diserahkan Plh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Dadang Iskandar bersama Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial Andi ZA Dulung yang hadir mewakili Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra) di Balai Budaya Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Sabtu(15/9/2018)
Ni Balik Sekar mengaku lega telah graduasi mandiri dari kepesertaan PKH sejak Februari 2018.
Ibu dua anak yang tinggal di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh ini mengisahkan ia menerima bansos sejak tahun 2016.
"Uang PKH dimanfaatkan untuk biaya sekolah anak saya yang kedua. Waktu itu dia masih SMA. Untuk modal usaha saya pinjam ke koperasi untuk beli dua mesin jahit. Berdua dengan anak saya, kami membuka pesanan kebaya," katanya.
Baca: Jokowi: Masyarakat Semakin Dewasa, Makin Pintar Melihat Siapa yang Harus Dipilih
Sekar juga mengambil baju-baju dari usaha konveksi rumahan rekan-rekannya, untuk dijual ke berbagai toko dan pasar di Gianyar dan sekitarnya.
"Sekarang saya lebih tenang karena usaha sudah berjalan baik dan sudah lepas dari penerima PKH," katanya.
Andi mengatakan Ibu Sekar adalah penerima manfaat PKH yang pertama di Kabupaten Gianyar yang telah graduasi mandiri.
"Ia dengan kesadaran sendiri menyatakan keluar dari kepesertaan PKH karena telah mengalami peningkatan kesejahteraan dan status kondisi sosial ekonomi," kata Andi.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjutnya, terus berupaya menurunkan kemiskinan melalui berbagai langkah.
Pertama, pogram yang diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran melalui PKH, Beras Sejahtera (Rastra), Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.
Kedua, program yang diarahkan menambah penghasilan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) , dana Desa, KUR dan Pemberdayaan Lintas Sektor dan lain sebagainya.
Baca: Dua Hari Menghilang, Bocah 11 Tahun Ditemukan Membusuk di Rumah Kontrakan Milik Ayahnya
Ketiga, program strategis yang diproyeksikan memobilisasi rakyat melalui pembangunan infrastruktur, tol laut, bandara dan lain sebagainya.
"Di Kementerian Sosial ikhtiar untuk menurunkan kemiskinan diwujudkan dalam PKH, Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk Rastra pada tahun 2019 diharapkan sudah bertransformasi ke BPNT. Jadi sudah tidak terima beras lagi, tapi uang ditranser ke rekening penerima manfaat untuk dibelanjakan beras dan telur," terang Andi.
Ditambahkannya, PKH dan BPNT diberikan non tunai melalui bank untuk menjamin ketepatan sasaran dan ketepatan jumlah.
Dengan demikian ibu-ibu penerima PKH dan BPNT memiliki rekening bank, mulai mengenal tabungan dan belajar menabung, mengelola keuangan rumah tangga, serta mengenal produk-produk perbankan.
"Penerima bansos yang mulai membuka usaha rumahan juga diarahkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk tambahan modal usaha," katanya.
Jumlah penerima manfaat PKH di Kabupaten Gianyar sampai tahun 2018 sebanyak 10.989 KPM dan Bantuan Pangan Beras Sejahtera 19.309 keluarga.
Bantuan sosial yang diserahkan dari Kementerian Sosial RI kepada Kabupaten Gianyar tahun 2018 sebesar Rp44.967.270.000.
Penyaluran bantuan sosial PKH di Kabupaten Gianyar Tahun 2018 dilaksanakan secara non tunai melalui Bank BNI.
Baca: Petenis Jepang Naomi Osaka Miliki Kekayaan Rp 191 Miliar di Usia 20 Tahun
Penyaluran Rastra di Kabupaten Gianyar dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian Sosial dengan Perum Bulog serta Tim Koordinasi di kabupaten.
Sementara itu Plh Bupati Gianyar I Made Wisnu Wijaya mengatakan kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan melalui program penanggulangan kemiskinan, pengurangan jumlah pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup, serta penguatan kapasitas kelembagaan, agar berfungsi dan berperan optimal dalam menyukseskan pembangunan.
"Dalam percepatan penanggulamgan kemiskinan, berbagai program serta kebijakan pemerintah pusat dan propinsi telah banyak membantu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Gianyar," katanya.