Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) merupakan karya inovatif pertama diantara 72 negara yang menerapkan bantuan tunai bersyarat atau dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT).
"Ini merupakan upaya restrukturisasi sistem perlindungan sosial komprehensif untuk target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan", ungkap Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat di hadapan pimpinan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (20/9/2018).
Seminar tersebut dipimpin oleh Senior Director Social Protection and Jobs World Bank, Michal Rutkowski. Adapun yang menjadi pembahas yaitu Senior Advisor Social Protection and Jobs, Margaret Grosh dan Global Lead SPJ Delivery System, Kathy Lindert.
Dalam forum yag dihadiri 60 orang ahli dari berbagai divisi World Bank ini, dalam rilis yang dikirim ke Tribunnews, Harry Hikmat menjelaskan bahwa KKS merupakan media penyaluran bansos PKH sekaligus sebagai platform program bantuan dan layanan sosial lainnya.
Kartu yang dikeluarkan oleh Himbara (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) dapat merekam data penerima manfaat, berfungsi sebagai basic saving acount (tabungan) dan memiliki dompet (e-wallet).
Baca: Koleganya Jadi Menteri, Ace Hasan: Tugas Pak Agus Sangat Berat di Kementerian Sosial
Harry menekankan kartu kombo tersebut dapat mengintegrasikan seluruh program bantuan sosial seperti BPNT dan program perlindungan sosial lainnya berdasar pada Basis Data Terpadu.
Ahli analisis kebijakan dan statistik sosial ini menerangkan, sejak diluncurkan tahun 2007 PKH mengalami banyak perkembangan positif baik dalam reformasi kebijakan sistem maupun ekspansi program.
"Saat diluncurkan tahun 2007, PKH menyasar 392 KPM dengan anggaran 843 Milyar. Cakupan penerima dan anggaran yang digulirkan untuk PKH mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 menyasar 10 Juta KPM dengan anggaran bansosnya 17,4 Trilyun rupiah," terangnya.
PKH telah diperkuat dengan pembaruan melalui Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
Dengan pengenalan manfaat produk dan layanan keuangan formal bagi penerima manfaat sebagai tujuan PKH yang disesuaikan dengan upaya peningkatan keuangan iklusif. Target sasaran PKH juga mencakup komponen kesejahteraan yakni Disabilitas dan Lanjut Usia.
Harry mengungkapkan Indonesia merupakan negara maritim dengan lebih dari 70 persen wilayah perairan dan 13.667 pulau, oleh karena nya, Himbara merespon tantangan ini dengan meluncurkan teknologi interoperability yang memfasilitasi KPM mencairkan bantuan di daerah terpencil melalui bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri) tanpa pemotongan biaya administratif.
Baca: Mobile JKN BPJS Kesehatan Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018
Tidak hanya itu, Electronic Data Capture (EDC) offline juga dikembangkan untuk merespon blank spot berbasis android, layanan jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil juga dilakukan seperti BRI Ship Deck dan program distribusi ke masyarakat langsung lanjutnya.
Harry juga memberi apresiasi kepada tim World Bank yang sejak 2007 telah intensif melakukan asistensi dalam proses pengembangan PKH melalui Program for Result (PforR).
"Bersama World Bank, kami telah menyusun 9 DLI dan inisiatif baru PKH 2018", imbuhnya.
Berbagai inisiatif baru tersebut diantaranya yakni pembentukan Contact Center tahun 2017 sebagai media complaint handling, PKH sebagai episentrum untuk memastikan komplementaritas berbagai program lain, serta pengembangan penerapan Family Development Session (FDS).
"Tahun 2018, kami merekrut sebanyak 413 pekerja sosial supervisor untuk memastikan FDS diterapkan dengan baik bagi KPM, sehingga diharapkan mendukung capaian tujuan PKH" tutur Harry.
"Presiden menilai PKH merupakan program yang efektif dalam penurunan kemiskinan, hal ini didukung oleh hasil penelitian BPS 2016 menunjukkan bahwa dengan jumlah anggaran yang sama, PKH paling efektif dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan dibandingkan program bantuan lain,” katanya.