Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, CIREBON - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar sosialisasi aplikasi monitoring berkualitas (Monika) kepada para tenaga kesehatan di kota dan kabupaten Cirebon.
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Dwi Listyawardani mengatakan, pemerintah tengah berupaya meningkatkan kompetensi pemberi layanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), meliputi IUD dan implan.
Monika, lanjutnya, mempermudah dokter dan bidan untuk membuktikan kompetensinya melakukan MKJP, sehingga bisa diberikan sertifikat kompetensi.
"Alasan Monika diluncurkan, yakni sejak 2011 kita sudah melatih sebanyak 11,331 dokter dan 37,147 bidan di seluruh Indonesia. Tapi berdasarkan catatan, yang benar-benar memberi pelayanan IUD atau implan hanya 10 persen," ungkap Listyawardani di Hotel Aston, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (12/10/2018).
Untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi, seorang tenaga kesehatan hanya perlu mengunggah bukti praktek penaganan pemasangan alat kontrasepsi IUD/implab untuk tiga akseptor di aplikasi tersebut.
Hal tersebut, menurut Listawardani, dapat menekan besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah.
"Monika mempermudah proses ini, sehingga kita bisa selamatkan 40 ribu lebih bidan dan dokter yang sudah dilatih," kata dia.
"Kalau tidak diselamatkan, maka in service training yang dibiayai pemerintah akan sia-sia. Ini langkah strategis untuk memastikan kompetensi tenaga kesehatan di Indonesia," tutur dia.
Aplikasi Monika saat ini telah diujicobakan di 6 Provinsi, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, DIY, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.
"Harapannya semakin banyak bidan dan dokter yang beri pelayanan IUD dan implan. Agar setiap akseptor terlindung sebaik-baiknya, proses memang tidak mudah, tapi pelayanan semua harus dilandasi oleh kompetensi," pungkas dia.
Acara tersebut dihadiri oleh sekira 75 bidan dari sejumlah provinsi di Indonesia. Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Eni Suhaeni, Direktur KB Jalur Swasta Widwiono, Direktur KB Jalur Pemerintah Komari dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sukaryo Teguh Santoso.