Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai semakin aneh isu-isu yang menyerang dirinya menjelang pelaksanaan pemilihan presiden pada 2019.
Salah satunya, disebut sebagai antek asing atau kaki tangan dari pihak luar yang menguntungkan asing dan tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
"Antek asing, antek aseng, antek asing yang mana? Blok Mahakam yang dulu dikelola Prancis dan Jepang, sudah 100 persen saya serahkan kepada Pertamina sejak 2015," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Jokowi mengaku kerap mengikuti perkembangan isu-isu yang tidak mendasar di tengah-tengah masyarakat, melalui media massa maupun media sosial.
"Saya itu kalau dari Istana (Jakarta) menuju ke Bogor , punya waktu satu jam, saya buka-buka berita, saya buka media sosial, jadi saya ngerti, tahu yang menjadi isu-isu," papar Jokowi
Baca: Sudah Ada 151 Data Ante Mortem yang Diterima Tim DVI Polri
Menurut Jokowi, pemerintahan saat ini sudah banyak mengambil alih sumber daya alam (SDA) di tanah air yang selama ini dikuasai oleh perusahaan luar negeri.
"Blok Rokan, Chevron, sudah 100 persen dimenangkan Pertamina, Freeport yang 40 tahun kita diberi 9,3 persen (saham), kita bisa mendapatkan 51 persen," ujar Jokowi.
Menguasai 51 persen saham Freeport Indonesia di Papua, kata Jokowi, tidak semudah membalikan tangan dan memerlukan waktu tidak singkat.
"Enggak mudah mendapatkan ini (51 persen saham Freeport), baik tekanan politik, baik tekanan kanan-kiri," ucap Jokowi.
Isu Serbuan Tenaga Kerja Asing
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menjawab isu adanya serbuan tenaga kerja asing (TKA) di berbagai daerah di tanaha air.
"Katanya ada 10 juta tenaga kerja dari Tiongkok yang membanjiri Indonesia mana? Isu-isu seperti ini banyak dipercayai, kalau enggak saya terangkan berulang-ulang dipikir sebuah kebenaran, padahal tenaga kerja asing yang ada di Indonesia palingan 80-an ribu semuanya," kata Jokowi.
Berdasarkan data yang diterima olehnya, tenaga kerja asing di Indonesia tidak melebihi 1 persen dari total pekerja dan ini sangat kecil dibandingkan negara lain, seperti Uni Emirat Arab 80 persen tenaga kerja asingnya.
"Arab Saudi 33 persen, Brunei 32 persen, Singapur 24 persen, Malaysia 5 persen, Indonesia 0,03 persen, 1 persen aja tidak ada, kok diramein, jutaan dari mana? Ngitungnya kapan," papar Jokowi.