Baca tanpa iklan
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik 40 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Ia menilai pelantikan dan mutasi jajaran pejabat di setiap instansi kementerian atau lembaga adalah bagian dari kehidupan dan kebutuhan organisasi, dalam rangka peningkatan kapasitas karir pegawai dan kapasitas kelembagaan.
“Pelantikan dan mutasi pejabat ini dimaksudkan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Kesetjenan dan Badan Keahlian DPR dalam hal pelayanan publik, khususnya dukungan terhadap lembaga DPR. Oleh karena itu, hendaknya pelantikan ini dimaknai terutama dari sudut kepentingan organisasi bukan sekedar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan dan kepentingan tertentu,” ungkap Indra. di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Dilanjutkan Indra, pengisian jabatan ini juga bagian dari penataan dan pemantapan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja dan penyelenggaraan tugas serta pelayanan yang maksimal. Mutasi, promosi, pengisian jabatan adiminstarator, eselon tiga, jabatan pengawas, eselon empat, dan jabatan fungsional dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim penilai kinerja pegawai atau badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat).
“Serta adanya penetapan angka kredit baru dan inpassing bagi pejabat fungsional, semua proses seleksi dan penilaian tersebut dilakukan dalam kerangka merit system dengan menilai kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai atau pejabat,” papar Indra.
Pada akhir sambutannya, Indra berharap para pejabat yang telah dilantik segera menyusun rencana kerja untuk meningkatkan kualitas kinerja, dengan berpedoman pada norma standar dan mekanisme kerja.
Ia juga berharap agar pejabat terlantik segera meninggalkan pemikiran akan adanya comfort zone dan mulailah maknai jabatan dan karir PNS sebagai competitive zone. Sehingga akan dicapai kinerja lembaga yang kualitasnya meningkat.
Adapun pejabat struktural dan fungsional yang dilantik tersebut berjumlah 40 orang, yakni Dwi Marjianto yang menjabat sebagai Kepala Bidang Risalah, Muhammad Yus Iqbal sebagai Kepala Bagian Pengelola Rumah Jabatan, Suhastri Rejeki sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR, Dewi Resmini sebagai Kepala Bagian Sekretariat Komisi VI, Endah Sri Lestari sebagai Kepala Bagian Sekretariat Panitia Khusus, Rachmi Suprihartanti Septiningtyas sebagai Kepala Bagian Persidangan Paripurna, dan Dadang Prayitna sebagai Kepala Bagian Penerbitan.
Berikutnya, Zuredah Aminah sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan, R. Achmad Prasetyo sebagai Kepala Bagian Acara, Pesta Evaria Simbolon sebagai Kepala Bagian Pengeloaan Wisma DPR, Eko Riswanto sebagai Kepala Bagian Kendaraan, Chrysanthi Permatasari sebagai Kepala Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, Djoko Hanggoro sebagai Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi, dan Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin sebagai Kepala Bagian Sekretariat Komisi III.
Kemudian, Ulfi Zulkifli sebagai Kepala Subbagian Administrasi Perkara Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, Ambarwati Martini sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan, Dwian Pujaswati sebagai Kepala Subbagian Tata Persuratan Bagian Persuratan dan Penyimpanan, Susi Daryati sebagai Kepala Subbagian Rapat Bagian Sekretariat Komisi II, Agus Panuhun sebagai Kepala Subbagian Rapat Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan.
Selanjutnya, Dian Setiono sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan, Supriyadi sebagai Kepala Subbagian Pengadaan II Bagian Layanan Pengadaan, Karyanto sebagai Kepala Subbagian Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bagian Kendaraan, Subekti sebagai Kepala Subbagian Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Jabatan Anggota Kalibata Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan, dan Afif Indra Maulana sebagai Kepala Subbagian Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota Kalibata Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan.
Berikutnya, Timbang Supriyanto sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Cecep Zaini sebagai Kepala Subbagian Pelayanan Angkutan Bagian Kendaraan, Effie sebagai Kepala Subbagian Rapat Bagian Sekretariat Komisi III, Yeti Ifana sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian, Nina Herlina sebagai Kepala Subbagian Rapat Bagian Sekretariat BURT, Mahmud sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Bagian Sekretariat Komisi II, dan Weda Herdyotanto Pramu Wardhana sebagai Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara Bagian Administrasi Barang Milik Negara.
Sementara 9 pejabat fungsional yang dilantik diantaranya Riris Katharina dan Mohammad Mulyadi sebagai Peneliti Utama, Selo Hidayat sebagai Pranata Komputer Madya, Tisa Selma sebagai Pranata Komputer Muda, Muhamad Aaqil Imama sebagai Perisalah Legislatif Pertama, Tri Budi Utami sebagai Perisalah Legislatif Madya, dan Dwi Nartami Setyorini, Fabrina Mustika Ekawati, dan Mas Riky Surya Adinegara sebagai Auditor Pertama.(*)