Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum mempunyai sikap mengenai nasib Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang alias OSO mendaftarkan diri sebagai caleg DPD RI di Pemilu 2019.
Lembaga penyelenggara pemilu itu masih meminta pertimbangan dari sejumlah pihak. Salah satu diantaranya, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengenai larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD RI.
Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid, mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan pertemuan dengan pihak MK. Menurut dia, surat mengenai rencana konsultasi soal putusan itu sudah dikirim sejak satu minggu lalu.
"Kami dalam mengambil keputusan mendengarkan semua pihak," ujarnya, saat dikonfirmasi, Selasa (20/11/2018).
Sebelum mengambil keputusan, kata dia, KPU harus mendengarkan pandangan dan pendapat hukum dari berbagai pihak. Upaya ini dilakukan agar pada saat mengambil keputusan jernih dan tepat.
Baca: Satu Pemilih 8 Menit di Bilik Suara, Ini Kekhawatiran Guru Besar Politik
Sehingga, dia berharap, agar surat yang dikirim kepada MK dapat segera dibalas.
"Mudah-mudahan dalam minggu ini, kita sudah bisa dapat kan jadwal dari MK," tambahnya.
Sebelumnya, tiga lembaga mengeluarkan putusan mengenai pencalonan OSO sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024.
MK mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan ini menegaskan mengenai larangan pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI. Apabila tetap ingin mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik.
Setelah dikeluarkan putusan itu, KPU menindaklanjuti melalui dikeluarkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPD.
Namun, OSO mengajukan uji materi Pasal 60 A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan permohonan uji materi itu dengan menyebutkan ketentuan Pasal 60 A PKPU Nomor 26 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
MA menyebutkan Pasal 60A PKPU itu tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang telah mengikuti tahapan, program dan jadwal lenyelenggaraan pemilu tahun 2019 berdasarkan PKPU Nomor 7 tahun 2017.
Sementara itu, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan mengabulkan gugatan yang diajukan OSO atas Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.
Majelis hakim memerintah KPU membatalkan dan mencabut keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.
Putusan PTUN juga memerintahkan KPU menerbitkan keputusan baru yang memasukan nama OSO sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.