News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sebagai Lembaga Politik Strategis, DPR Dibenci dan Dirindukan

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Seminar Nasional bertajuk 'Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern' di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Selasa (4/12/2018).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sujito menilai keberadaan DPR RI sebagai lembaga legislatif negara selalu menjadi sorotan masyarakat dalam menjalankan kinerjanya.

Tak jarang dalam sorotan masyarakat itu seringkali DPR RI dilempari kritik keras yang datang dari berbagai sumber.

Arie menilai kalau DPR selalu dihujani kritik tatkala tata kelola kelembagaan parlemen untuk DPR dinilai belum tepat serta ulah politisi yang menjadi anggota parlemen seringkali membuat kontroversi.

Akan tetapi di balik itu ada kerinduan dari masyarakat kepada DPR karena dampak Pemilu.

"Dikritik habis tetapi di saat yang sama selalu dirindukan setiap lima tahun orang berbondong karena partisipasi publik masyarakat untuk terlibat dalam election juga tinggi. Ini satu catatan yang menurut saya tidak bisa dipungkiri," ujar Arie dalam acara Seminar Nasional bertajuk 'Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern' di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Selasa (4/12/2018).

Melihat dari sudut pandang tersebut, Arie menilai masih ada dorongan DPR untuk menjadi lembaga yang makin kredibel ke depannya.

Satu di antara unsur yang menurutnya bisa menunjang dorongan itu ialah memperbaiki peran partai politik itu sendiri.

Hal tersebut menjadi pemikiran Arie sebab menurutnya ada beberapa masalah krusial yang menyebabkan parlemen kemudian belum bisa dinilai kredibel.

Yang pertama adalah terjadi ketidakselarasan antara Pemilu dan Parpol.

"Akibat ketidaksesuaian percepatan dan orientasi pemilu dengan parpol, maka demokrasi mengalami kelambanan bahkan beku sebagai praktik elektoral semata," ujarnya.

Selain itu menurutnya terdapat teknokratisasi politik berlebihan dan jebakan demokrasi prosedural sebagai mainstream politik kontemporer.

Baca: Pembantaian 31 Pekerja di Papua, Menhan: Saya Bertanggungjawab

Adanya distorsi pengukuran konerja DPR yang semata urusan administratif akibat rasa ketidakpercayaan akan berdampak politik menjadi dangkal dan hanya untuk mewakil kehadiran serta pencapaian instrumental.

Tak hanya itu, perselisihan dan persaingan antar parpol atau antar fraksi pun seringkali diisi dengan debat yang tidak substansial. Padahal seharusnya antar parpol tersebut seyogyanya mengisi ruang publik dengan debat yang substansi.

Oleh sebab itu, Arie menilai kalau para anggota parlemen itu seharusnya mewarnai ruang publik dengan pertarungan gagasan yang strategis sesuai dengan fungsi DPR itu sendiri.

"Perlu mengurangi penebalan sentimen sempit yang membenarkan segala cara seperti hoax, hate speech, fitnah dan tendensi personal dalam politik," tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini