News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pembantaian Pekerja di Papua

Terkait Penyerangan di Papua, PPAD Menilai GSB-OPM Sepatutnya Tidak Lagi Disebut KKB

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Anita K Wardhani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD)menggelar jumpa pers terkait penyerangan di Papua

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--- Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) menaruh perhatian khusus atas adanya penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap puluhan pekerja proyek pembangungan jalan dari PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua.

PPAD melihat kehadiran Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diduga dalang dari aksis brutal tersebut semula dilatari oleh masalah keadilan sosial yang belum baik.

Kemudian bergulir tidak terkendalikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga kini sudah sampai pada kompleksitas masalah yang rumit.

"Sudah menjadi isu Internasional. terutama dengan kehadiran dan aksi-aksi gerombolan separatis bersenjata, serta campur tangan pihak asing," ujarĀ  Ketua Umum PPAD, Kiki Syahnakri, dikantornya, Jakarta Timur, Jumat (7/12/2018).

Sehingga Kiki menilai tentang Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM). sepatutnya tidak lagi disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sabagaimana penyebutannya selama ini.

"Karena tujuan mereka jelas untuk memisahkan diri dari NKRI, sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata, sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI," ujar Kiki.

"Dan memenuhi syarat disebut sebagai kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer," sambungnya.

PPAD menyarankan kepada pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu.

Serta yang harus selalu dipegang adalah "Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat Papua".

"Mengingat akar masalahnya adalah keadilan sosial, maka mendorong Pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu, dilakukan oleh semua pemangku kepentingan," kata Kiki

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini