Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyebut pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tak hanya menimpa masyarakat biasa saja, tetapi pemerintah pun bisa menjadi korban.
Jusuf Kalla menyoroti peristiwa penembakan sejumlah pekerja proyek dan aparat TNI di Kabupatn Nduga, Papua, beberapa waktu lalu.
Menurut Jusuf Kalla peristiwa tersebut masuk kategori pelanggaran HAM yang serius kepada pemerintah.
Baca: KPU Sebut Upaya Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Dilakukan Secara Transparan
“Aparat pemerintah banyak yang dilanggar hak-haknya. Siapa yang melanggar? Bukan tentara tapi masyarakat yang anti pemerintah sangat melanggar HAM,” ujar Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari HAM Internasional di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12/2018)
Jusuf Kalla menyayangkan kejadian tersebut dan meminta pelaku dihukum berat.
Baca: Kronologi Singkat Tewasnya Salasiah karena Dipatuk Ular Kobra, Jenazah Dilarang Masuk ke dalam Rumah
Jusuf Kalla berharap kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan meminta Komnas HAM turut andil melihat persoalan tersebut dengan fair dan adil.
Baca: DPW Kalsel Dukung Jokowi-Maruf, Pengamat: Sikap Ini Terkait Coat-Tail Effect Di Pileg 2019
“Kita harus selesaikan itu dengan baik. Komnas HAM saya rasa akan fair, sehingga pemerintah tidak selalu dalam keadaan tertuduh tapi juga jadi korban,” ucap Jusuf Kalla.
Terlepas dari hal tersebut, Jusuf Kalla menilai rekonsiliasi masih menjadi upaya terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dengan berkaca dari konflik separatisme di Aceh.
“Jangan dituduh pemerintah yang langgar HAM, ada juga dari mereka yang bakar sekolah, bunuh orang, jadi sama-sama saja. Makanya perlu rekonsiliasi,” katanya.