Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Suhendra Ratu Prawiranegara menilai klaim pemerintahan Jokowi berhasil membangun tol Trans Jawa tidak terbukti karena baru beberapa hari diresmikan, ada bagian talut jalan tol tersebut yang ambrol.
“Klaim pemerintah berhasil bangun tol Trans Jawa bohong. Buktinya baru diresmikan beberapa hari, sudah ambrol. Bukan prestasi namanya kalau pemerintah membangun jalan tol seperti kerupuk. Pembangunan infrastruktur harus berkelanjutan. Sayang kan, sudah uang hasil hutang, tapi produk pembangunannya tidak berkelanjutan,” kata Suhendra dalam keterangan pers tertulisnya, Kamis (27/12/2018).
Pernyataan Suhendra ini dikemukakan menyusul ambrolnya bagian talut jalan tol Trans Jawa di kilometer 489 di Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono, Boyolali.
Posisi jalan tol tersebut lebih tinggi dari areal persawahan di kanan dan kirinya sekitar 5 meter. Suhendra menduga, kerusakan serupa bisa terjadi di lokasi lain. Karenanya, mantan Staf Khusus Menteri Pembangunan Umum ini mendesak pemerintah melakukan audit total terhadap pembangunan jalan tol Trans Jawa.
Baca: Cerita Mencekam Warga Sebesi yang Terkurung Debu Gunung Anak Krakatau
“Harus ada audit total terhadap pembangunan jalan tol Trans Jawa. Ini menyangkut keselamatan masyarakat pengguna jalan tol. Jangan sampai keselamatan mereka dikorbankan gara-gara proyek kejar tayang ini,” kata Suhendra.
Suhendra mengatakan, pembangunan seluruh proyek infrastruktur era Jokowi termasuk jalan tol Trans Jawa terkesan terburu-buru dan dikebut untuk kepentingan kampanye.
Dia mengatakan, hal tersebut tersirat saat Presiden Jokowi memberi tenggat waktu kepada jajaran menterinya agar menyelesaikan seluruh proyek pembangunan infrastruktur sebelum bulan April tahun 2019.
Baca: Warga Kediri Dihebohkan Temuan Ratusan Buku Beraliran Kiri di Dua Toko Buku di Pare
Suhendra menilai, pembangunan proyek infrastruktur kejar tayang menyebabkan kualitas bangunan dan keselamatan pekerja tidak terjamin. Sebab itu, lanjut Suhendra, sudah sepatutnya bila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pro aktif melakukan audit atas proyek-proyek infrastruktur tersebut.
“Jangan hanya sekedar tayang , tapi kualitas infastruktur dan keselamatan pekerja jadi nomor kesekian. Karena sudah ada contoh selama 2018 kecelakaan kerja sangat banyak terjadi,” kata Suhendra.