News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kaleidoskop 2018

Catatan Kiprah Menteri Wiranto Sepanjang 2018, Mulai Mako Brimob Rusuh sampai Bendera Dibakar

Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Fajar Anjungroso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto. TRIBUNNEWS.COM/RIZAL BOMANTAMA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurchollis Majid 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sepanjang tahun 2018, Indonesia dikejutkan dengan beberapa peristiwa besar. 

Di tahun ini tentu banyak peristiwa nasional yang menyita publik bahkan hingga macancanegara. 

Salah satu kementerian yang akif menyikapi banyaknya peristiwa nasional di Indonesia adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). 

Dihimpun dari berbagai sumber, Tribunnews.com telah merangkum beberapa sikap dari Kemenkopolhukam yang dikomandoi Wiranto  sepanjang tahun 2018: 

1. Amankan Pilkada dan Pemilu 2019

Diawal tahun Wiranto meminta kepada seluruh Kepala Daerah dan penyelenggara Pemilu untuk mengawal pelaksaan pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebab kedua gelaran itu merupakan pertaruhan Indonesia dalam mengembangkan politik nasionalnya. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus berjalan dengan lancar.

2. Kerusuhan Mako Brimob

Pada kerusuhan yang pecah pada awal Mei ini Menkopolhukam Wiranto langsung turun tangan menangani kasus kerusan yang melibatkan napi terorisme dan petugas lapas ini.  

Dalam kesempatan itu, Menko Polhukam mengapresiasi aparat keamanan yang menyelesaikan kasua ini dengan tenang, tanpa emosional dan tetap berlandaskan hukum yang berlaku. 

“Mendoakan agar arwah petugas keamanan dalam syuhada dalam melaksanakan tugas dan mendapat tempat yang mulia di sisi Tuhan,” kata Menko Polhukam Wiranto.

3. Menkopolhukam Dituduh Intervensi Kepada KPU Dalam Kasus Internal Partai Hanura. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Politik, Hukum dan HAM membantah telah mengintervensi KPU dalam kasus konflik lntemal Partai Hanura. Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto dituduh melakukan hal itu saat rapat Koordinasi terbatas (Rakortas) dengan Partai Hanura pada Kamis, (5/7/18). 

Dalam Rakortas yang dihadiri Menko Polhukam dan sejumlah pemangku kepentingan membahas pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas gugatan SK Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tanggal 17 Januari 2018 lalu.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini