Baca tanpa iklan
Pimpinan DPR RI mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver-manuver politik. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, manuver politik oleh siapapun tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadudomba kelompok-kelompok masyarakat.
Dalam catatan akhir tahunnya yang diterima Parlementaria, Jumat (28/12/2018), Bamsoet, sapaan akrabnya, meminta semua pihak menahan diri menuju pelaksaaan Pilpres-Pileg 2019 dan memberikan ruang dan waktu yang kondusif bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan serta mengelola keberlanjutan pembangunan nasional.
“Pada saat bersamaan, para politisi pun diberi ruang dan waktu untuk melakukan persiapan melakoni Pilpres-Pileg 2019. Namun, persiapan maupun manuver politik dari para kontestan hendaknya tidak merusak kondusifitas. Sebaliknya, para kader partai politik berkewajiban memelihara iklim yang kondusif. Jika hal ini terwujud, dunia akan melihat Indonesia yang solid,” ungkapnya.
Di sisi lain, menurut legislator Partai Golkar itu, akselerasi pembangunan dalam tiga tahun terakhir telah membuahkan banyak keberhasilan. Namun, karena perekonomian global selalu dinamis, rentetan keberhasilan pembangunan nasional itu selalu menghadirkan tantangan baru, termasuk pada tahun 2019 mendatang.
Bamsoet menilai, Indonesia harus melanjutkan upaya memperkuat pondasi dan sendi-sendi makro ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan dan mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan aspek pemerataan, efektivitas, serta kemampuan dan kesinambungan fiskal.
Pihaknya juga menyoroti rangkaian gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor telah terjadi di sejumlah daerah, akhir-akhir ini. Berdasarkan kecenderungan itu, Pimpinan DPR RI mendorong semua pemerintahan kabupaten serta kota untuk mulai mengonsolidasi dan menyiagakan semua unsur di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk segera melakukan mitigasi bencana. Efektivitas mitigasi bencana pada tingkat daerah harus segera ditingkatkan untuk meminimalisir korban dan kerugian.
“Sangat penting bagi semua BPBD untuk melakukan komunikasi yang intens dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) setempat guna mengetahui berbagai kemungkinan. DPR berharap, BPBD di semua kabupaten/kota mampu menjadi kekuatan terdepan ketika warga membutuhkan bantuan, baik akibat gempa bumi, banjir maupun tanah longsor,” tandas legislator dapil Jawa Tengah VII itu. (*)