Baca tanpa iklan
Kerja Keras BPN Penuhi Target Penerbitan Sertifikat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di acara kunjungan kerja ke Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jumat, (4/1/2019), Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat kepada masyarakat setempat untuk lahan seluas 2.012.142 meter persegi di enam kecamatan.
Saat sambutan, Presiden meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) merampungkan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Kepala Negara juga ingin agar masyarakat dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.
"Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya," ujarnya di alun-alun Ponorogo.
"Sejumlah target sebelumnya memang telah ditetapkan Presiden untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Kepala Negara langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni 5 juta sertifikat per tahun," sebut Bey Machmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden dalam keterangan pers tertulisnya kepada Tribunnews, Sabtu (5/1/2019).
Bey menyatakan pihaknya mencari tahu bagaimana cara kantor BPN mengupayakan hal itu. Sebelum acara berlangsung, BPMI menemui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo, Sugeng Muliosantoso, di lokasi acara.
"Yang jelas kaget. Sebelumnya enggak pernah kita dapat target sebanyak itu," sebut Sugeng soal target pertama yang ditetapkan Presiden.
Ponorogo memiliki luas wilayah sekitar 1.300 kilometer persegi terdiri dari 21 kecamatan dan 307 desa. BPN Ponorogo melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah di wilayah ini.
Baca: Kisah Sukses Sayudi, Kaya Raya dari Membangun Jaringan Bisnis Warteg Kharisma Bahari
Sugeng mengatakan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan 200 hingga 300 sertifikat per tahun. Tahun 2018 kemarin, daerahnya ditargetkan menerbitkan sertifikat untuk setidaknya 50.000 bidang tanah.
"Selama ini kita dapat paling 200-300 bidang. Tapi alhamdulillah dengan didukung SDM dan dukungan pemerintah daerah akhirnya bisa kita laksanakan," kata dia.
Baca: Huawei Hukum Dua Karyawannya yang Nge-twit Pakai iPhone
Target tersebut bisa direalisasikan BPN Ponorogo hingga sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan pembenahan di banyak sisi.
BPN Ponorogo memanfaatkan otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN melakukan pendataan.
"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan," ujar Sugeng.
Namun, yang paling penting dalam upaya mereka mencapai target yang telah ditetapkan ialah dalam hal pola kerja kantor pertanahan. Secara garis besar, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
"Kalau dulu sebelum PTSL masyarakat yang aktif (mengurus sertifikat), jadi kita hanya menunggu. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola," sebutnya.
BPN membentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas elemen pemerintahan desa dan petugas BPN yang akan mengoordinasikan pendaftaran program tersebut secara massal di tiap kelurahan atau unit wilayah lainnya. Cara tersebut terasa lebih mudah dibanding bila warga yang dahulu harus mendatangi sendiri kantor BPN.
"Kalau masyarakat (dulu) enggak datang ya lama. Makanya dulu untuk 200 bidang tanah saja bisa lama (tercapainya)," ujarnya.
Target nasional yang ditetapkan Presiden Joko Widodo tiap tahunnya selalu meningkat. Namun, target-target tersebut berhasil terlampaui. Tahun 2018, dari target sebanyak 7 juta sertifikat, tercapai 9.315.006 sertifikat.
"Sembilan juta lembar sertifikat tanah terbit sepanjang tahun 2018 kemarin. Jumlah tepatnya 9.315.006 sertifikat! Ini jauh di atas target yang saya patok, tujuh juta sertifikat. Alhamdulillah," tulis Jokowi di akun Instagramnya, kemarin.