Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Tim Akar Rumput Jokowi - Maruf Amin menilai hasil debat perdana Pilpres 2019 yang dilakukan pada Kamis (17/1/2019) kemarin didominasi oleh pasangan Jokowi - Maruf Amin.
Ketua Tim Akar Rumput, M Ridha Saleh mengatakan Jokowi terlihat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan moderator ataupun tanggapan yang disampaikan oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Baca: Pasca Debat Capres dan Cawapres 2019, Kini Jokowi Dilaporkan Ke Bawaslu Terkait Kampanye Terselubung
Ridha Saleh mengatakan, pernyataan Jokowi tidak memiliki beban masa lalu, dapat dimaknai sebagai suatu kekuatan dan independensi politik personal Jokowi dalam menjalankan dan melanjutkan roda pembangunan kedepan.
"Pernyataan tersebut sekaligus menepis kekhawatiran paslon no urut 2 tentang afiliasi dan kepentingan politik lembaga penegak hukum dalam kabinet jokowi ke depan," kata Ridha dalam keterangannya, Jumat (18/1/2019).
seiring dengan itu, dengan tidak adanya beban politik masa lalu , Ridha mengatakan pernyataan Jokowi yang akan melanjutkan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu, dapat memberikan optimisme dan keyakinan kepada publik, khususnya korban dan keluarga korban yang terus berjuang untuk penyelesaian kasus tersebut.
Sebab, lanjut Ridha, pernyataan tersebut terkait dengan prinsip umum yang diakui secara universal.
"Yaitu prinsip kewajiban negara dalam penyelesaian pelanggaran HAM dengan pemenuhan terhadap hak untuk tahu (the right to know) sebagai landasan politik bagi korban untuk tetap optimis dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan," ucap Ridha.
Ridha mengatakan saat penyampaian visi misi, Jokowi secara tegas menyebutkan sebuah istilah penting dalam terminologi HAM yaitu Hak Atas Pembangunan dimana istilah jarang sekali digunakan dalam perdebatan tentang HAM.
Menurut Ridha, hak atas pembangunan begitu penting karena menyangkut dua hal strategis.
Baca: Pendapat Fahri Hamzah, Jokowi Justru Bantu Prabowo Kampanyekan Gerindra di Acara Debat Semalam
Pertama, menyangkut hak suatu negara untuk menolak intervensi, penetrasi dan ekploitasi negara dan lembaga luar negeri terhadap inisiatif dan kedaulatan bangsa dalam menentukan arah pembangunan negaranya.
kedua yaitu menyangkut kewajiban suatu negara aktif dalam memenuhi kebutuhan hak atas pembangunan warga negaranya sekaligus sebagai pijakan pada periode berikutnya.