Baca tanpa iklan
Sulaiman mengaku sudah enam kali diundang ke istana negara. Dia merasa nasib para nelayan Pulau Pari tetap tidak meningkat dan tetap dikriminalisasi.
"Perwakilan dari Pulau Pari ada lima orang. Sebelum berangkat ke Istana, kami sudah diskusi apa yang mau disampaikan. Seperti soal perampasan tanah, konflik, sertifikat, sampai kami yang dikriminalisasi dan diancam digusur," terang Sulaiman.
"Padahal Pulau Pari jaraknya dekat dari Jakarta. Tapi tadi kami tidak bisa sampaikan langsung ke Pak Jokowi. Dulu saat beliau Gubernur Jakarta, beliau sudah pernah ke Pulau Pari. Saya juga sudah enam kali diundang ke istana, ya sama sekali tidak ada perubahan. Kami nelayan di bully, diperkarakan," ungkap Sulaiman lagi.
Diketahui koalisi Selamatkan Pulau Pari gencar menyuarakan sengketa lahan warga di Pulau Pari. Mereka sempat meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak hanya berpangku tangan. Anies diminta ikut membantu warga menyelesaikan sengketa.
Sengketa di Pulau Pari terjadi akibat warga melakukan penolakan terhadap sertifikat-sertifikat yang tiba-tiba muncul atas nama perseorangan maupun korporasi pada 2014-2015. Warga yang melakukan penolakan, mengalami kriminalisasi.
Padahal berdasarkan pemeriksaan Ombudsman RI, sertifikat tersebut cacat administrasi. Total ada 62 sertifikat hak milik dan 14 sertifikat Hak Guna Bangunan di Pulau Pari yang maladministrasi.