Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eni Maulani Saragih, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, menginginkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menerima bagian dari suap proyek PLTU Riau-1.
Politisi Partai Golkar itu mengaku tak tega melihat Idrus Marham. Dia menilai, Idrus Marham sudah banyak bekerja untuk partai berlambang pohon beringin itu, tetapi tidak kebagian jatah.
Baca: Idrus Marham Bantah Terlibat Suap Proyek PLTU Riau-1
"Ini rasa keadilan. Saya ingin Pak Idrus sebagai Sekjen partai besar kebagian," kata Eni Maulani Saragih saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Sejak mendapat tugas dari Setya Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menurut dia, Idrus Marhamselalu menerima informasi soal pemulusan proyek PLTU Riau-1.
Sehingga, Eni Maulani Saragih menginginkan supaya Idrus Marham mendapatkan jatah dari proyek tersebut.
"Memang dari awal saya ditugaskan Pak Novanto, saya juga ceritakan kepada Pak Idrus. Pak Idrus yang sudah bekerja banyak dengan partai, harapan saya Pak Idrus juga dapat," kata Eni.
Baca: Terhalang Restu Keluarga BTP, Pernikahan Ahok Terancam Batal, Ayah Puput Nastiti Devi: Urusan Dia
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK mendakwa Idrus Marham bersama-sama dengan anggota Komisi VII DPR RI periode 2014-2019, Eni Maulani Saragih terlibat menerima uang Rp 2,25 Miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.
Johanes Kotjo merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd). Uang itu diberikan untuk proyek Independen Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).
Dalam surat dakwaan itu, JPU pada KPK menyebut pemberian uang itu diduga agar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.
Rencananya, proyek akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd yang dibawa oleh Kotjo.
Semula, Kotjo melalui Rudy Herlambang selaku Direktur PT Samantaka Batubara mengajukan permohonan dalam bentuk IPP kepada PT PLN Persero terkait rencana pembangunan PLTU.
Tetapi, karena tidak ada kelanjutan dari PLN, akhirnya Kotjo menemui Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Lalu, Kotjo meminta bantuan Novanto agar dapat dipertemukan dengan pihak PLN.
Kemudian, Novanto mempertemukan Kotjo dengan Eni yang merupakan anggota Fraksi Golkar yang duduk di Komisi VII DPR, yang membidangi energi.
Selama perjalanan kasus ini, Eni beberapa kali mengadakan pertemuan antara Kotjo dan pihak-pihak terkait, termasuk Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Hal itu dilakukan Eni untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU.
Di dalam surat dakwaan disebutkan, penyerahan uang dari Kotjo kepada Eni atas sepengetahuan Idrus Marham. Idrus saat itu mengisi jabatan ketua umum Golkar, karena Setya Novanto tersangkut kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Baca: Idrus Marham Mengaku Tidak Mengetahui Uang yang Diterima Eni Saragih
JPU pada KPK menduga Idrus berperan atas pemberian uang dari Kotjo yang digunakan untuk membiayai musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar. Idrus disebut meminta agar Kotjo membantu keperluan pendanaan suami Eni Maulani saat mengikuti pemilihan kepala daerah.
Atas perbuatan itu, Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.