Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah wartawan televisi menyorotkan kameranya ke layar proyektor yang memampang foto-foto terpidana korupsi proyek pengadaan KTP elektronik, Setya Novanto.
Enam foto yang diambil dari google tersebut menampilkan Setya Novanto dengan berbagai ekspresi dan pakaian.
Antara lain ketika ia mengenakan seragam Partai Golongan Karya, jas lengkap sambil mendekatkan ponsel di telinga kanannya, dan duduk di kursi roda saat mengenakan rompi tahanan KPK.
Baca: Ahmad Dhani Ditahan, Begini Reaksi Maia Estianty di Unggahan El Rumi : Be Strong Sayang
Foto-foto tersebut ditampilkan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko saat peluncuran Indeks Persepsi Korupsi di Gedung Penunjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).
Foto-foto tersebut merupakan bagian dari materi yang disampaikannya berjudul "CPI 2018: Setelah 20 Tahun Reformasi".
Baca: Polisi Lakukan Rampcheck untuk Bus di Rest Area Tol Cipularang
"Kasus ini menurut saya bagian dari puncak penting korupsi politik di Indonesia. Dimana proses penganggaran ada fenomena state actor di situ, proses pengadaannya juga ada masalah, untuk satu pekerjaan yang sangat vital menyangkut kepentingan orang seluruh Indonesia," kata Dadang di atas mimbar sambil menunjuk layar monitor.
Hal itu pun menimbulkan kasak kusuk sejumlah wartawan yang hadir dalam acara tersebut.
Ia pun mempertanyakan di depan hadirin yang terdiri dari unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aktivisi anti korupsi dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, dan pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Sekarang kalau kita sudah 20 tahun berjalan reformasi, kita perlu mempertanyakan seluruh solusi yang pernah kita buat. Aparat kita selama ini seperti apa? Solusi seperti kita seperti apa? Sudah sejauh mana kita bekerja? Sekarang saatnya kita merefleksikan semuanya," kata Dadang.
Baca: PDIP Buka Cabang Wadah Kreativitas Anak Muda RedMe di Berbagai Kota
Menurutnya, mungkin saat ini semua elemen masyarakat, pemerintah, dan lembaga yang memiliki sikap anti korupsi memerlukan pendekatan, metode, dan alat-alat baru untuk merespon masalah korupsi yang ada.
"Karena dua faktor tadi, korupsi politik dan korupsi di penegakan hukum ini yang terus memberatkan pertumbuhan CPI (Indeks Persepsi Korupsi). Kalau proses pembuatan kebijakan publik, pengalokasian sumber daya publik diambil alih mereka yang korup baik politisi maupun pebisnis maka yang terancam adalah kesejahteraan, kemakmuran, keadilan publik," kata Dadang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Transparency International Indonesia (TII) meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2018 di Gedung Penunjang KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa (29/1/2019).
Manajer Departemen Riset TII, Wawan Suyatmiko, dalam pemaparannya mengatakan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2018 naik tujuh tingkat dari peringkat 96 dunia pada 2017 menjadi peringkat 89 dunia pada 2018.