Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pastikan unsur keselamatan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyebutkan pembangunan jalur motor dalam tol mengganggu kepentingan bisnis investor dan pengelola.
Politisi Golkar dengan sapaan akrab Bamsoet ini menyebutkan investor dan pengelola jalan tol beserta para mitranya yang selama ini telah meraut keuntungan dari bisnis jalan tol menjadi terusik atas munculnya wacana tersebut. Kebijakan itu ucap Bamsoet akan mengancam keuntungan mereka dan merugikan secara bisnis.
“Sebab, mereka nanti akan terpaksa menyediakan berbagai sarananya sesuai bunyi Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 tahun 2009 tentang jalan tol dan UU No.38 tahun 2004 tentang Jalan. Dan mereka akan dengan sekuat tenaga menggunakan jaringanya untuk menolak wacana ini. Menolak tuntutan azas keadilan dan aspirasi jutaan rakyat Indonesia yang selama ini hanya bisa mengandalkan moda transportasi motor untuk menjalani kehidupannya sehari-hari, ditengah-tengah sistem dan sarana transportasi umum yang belum membaik,” komentar Bamsoet dalam keterangan persnya, Senin (4/2/2019).
Baca: Bamsoet: Usulan Motor Masuk Tol Hanya soal Keberpihakan
“Jadi, kalau dalam pro-kontra ini ada yang nyinyir dan tidak peduli dengan nasib keselamatan dan nyawa mereka para pemotor di jalan raya tanpa solusi, ya dapat dipahami. Namun, itu tidak boleh dibiarkan.
Sudah saatnya kita sebagai anak bangsa harus peduli. Kita tidak boleh lagi membiarkan rakyat kita berjuang sendirian ditengah kemacetan jalan segala arah dari kekacauan sistem transfortasi dengan bertaruh nyawa,” sambung Bamsoet.
Mantan Ketua Komisi III ini menyampaikan bahwa wacana jalur tol khusus kendaraan roda dua ditegaskan Bamsoet bukanlah gagasannya belaka, namun aspirasi jutaan pengendara motor dan dipertimbangkan dengan berbasis data.
Dirinya menekankan, pengendara motor juga ingin menikmati insfrastruktur yang dibangun negaranya dengan nyaman dan aman seperti para pemilik mobil tanpa adanya diskriminasi.
Ia menyayangkan masih banyak pihak yang mengkritik tanpa melihat tujuan dan rencana pembangunan jalur motor dalam tol tersebut dibangun.
Bamsoet mengingatkan, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.44 tahun 2009 tentang Jalan Tol jelas tertulis bahwa pembangjnan insfrastruktur yang dibangun pemerintah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya dan seadil-adilnya bagi masyarakat.
Hal lain yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan disebutnya adalah fakta bahwa pada beberapa daerah di Indonesia sepeda motor merupakan moda transportasi dengan populasi yang cukup besar sehingga perlu diberi kemudahan dalam penggunaan insfrakstruktur jalan tol dengan memperhitungkan faktor keselamatan dan keamanan.
“Terkait wacana jalur khusus tol kendaraan roda dua atau motor, ternyata banyak yang belum paham (gagal paham) namun sudah ‘sotoy’ atau sok tahu. Pertama, gagasan itu bukan ide saya tapi merupakan aspirasi para pemotor yang jumlahnya jutaan itu dan saya hanya meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan memperjuangkannya,” Bamsoet menjelaskan.
“Kedua, penggunaaan jalan tol sebagaimana yang dimaksud adalah, bukan langsung bergabung bersama-sama pengguna mobil jalan tol yang selama ini sudah berjalan sebagaimana disampaikan banyak pihak dan menimbulkan pro-kontra, di sinilah saya melihat banyak yang gagal paham dan sok tahu,” ungkap Bamsoet.
Dipaparkan Bamsoet, akses motor dalam tol dibuat terpisah atau disediakan jalur khusus satu arah dengan gate serta gerbang khusus motor bagi ruas-ruas tol yang masih memungkinkan selebar 2,5 meter di sisi bahu jalan dan dibatasi separator beton.
Tingkat keamanan dipastikannya akan tinggi dengan mengadopsi contoh jalur motor yang sudah ada di tol Bali Mandara.