Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah merespons pernyataan Pemerintah Provinsi Papua.
Sebelumnya dalam keterangannya, Pemprov Papua menyebut tindakan cek lapangan yang dilakukan pegawai KPK dapat menimbulkan ketakutan terhadap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya.
Menurut Febri, Pemprov Papua semestinya tidak perlu khawatir karena lembaganya hanya memproses pejabat yang benar-benar melakukan tindak pidana korupsi.
Baca: Dirjen PAS: Sabtu-Minggu Kunjungan untuk Keluarga
"Nah, yang disebut benar-benar adalah bukti-bukti. KPK hanya dapat memproses berdasarkan bukti-bukti yang ada," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (4/2/2019).
"Jadi, ini sekaligus juga perlu kami sampaikan kepada Pemerintah daerah untuk tidak perlu ada yang dikhawatirkan," imbuhnya.
KPK, kata Febri, menyebut tidak ada yang salah dengan proses menindaklanjuti sebuah laporan masyarakat tentang adanya indikasi korupsi.
Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah langkah untuk memastikan ada atau tidaknya indikasi tindak pidana korupsi.
Baca: Olahraga Bikin Tubuh Sehat? Belum Tentu
Sebelumnya, dua penyelidik KPK dikabarkan dianiaya orang saat bertugas melakukan pengecekan tentang indikasi adanya korupsi, di salah satu hotel di Jakarta pada Minggu (3/2/2019) dini hari.
Kedua penyelidik dianiaya saat ketahuan mengikuti Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sebuah rapat di Hotel Borobudur, Jakarta.
Diketahui, Lukas Enembe sedang mengikuti rapat bersama Ketua DPRD Papua, anggota DPRD Papua, Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Borobudur.
Baca: Ulama dan Kiai Kampung Tangerang Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin
Penyelidik KPK bernama Muhammad Gilang W tersebut diketahui oleh Sekda Papua Hery Dosinaen yang melihatnya mengambil gambar Lukas Enembe, dan melihat ada percakapan di WhatsApp dalam telepon salulernya, terkait kegiatan Lukas Enembe mengikuti rapat evaluasi bersama tim badan anggaran eksekutif, legislatif dan Kementerian Dalam Negeri itu.
Rapat bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap APBD Papua.
Kondisi terakhir, penyelidik KPK yang mengalami luka retak pada bagian hidung telah selesai menjalani operasi. Saat ini, penyelidik tersebut sedang dalam tahap pemulihan.