Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai Pemberian penghargaan Kemerdekaan Pers kepada Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Surabaya hari ini Sabtu (9/2/2019) sangat ironis.
Menurutnya, penghargaan tersebut seharusnya membuat insan pers merasa prihatin karena penghargaan tersebut terjadi di tengah kembali maraknya fenomena “blackout” untuk berita-berita yang dinilai bisa merugikan penguasa misalnya berita Reuni Alumni 212.
Selain itu, Fadli juga menilai pemberian penghargaan itu pantas dikritik karena Jokowi sempat memberikan remisi terhadap otak pembunuh wartawan Radar Bali.
Baca: Wanita Percut Seituan Ini Hancur Hatinya Saat Melihat Suami Mencabuli Anak Kandung Sendiri
"Selain itu masih hangat pemberian remisi terhadap otak pembunuhan wartawan Radar Bali yang membuat banyak orang marah. Penghargaan kepada Pak Jokowi itu memang pantas dikritik," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tribunnews.com pada Sabtu (9/2/2019).
Ia mengatakan, masyarakat perlu menyadari bahwa pers bukan hanya para pekerja pers atau pemilik industri pers melainkan juga mewakili suara dan kepentingan publik.
"Pers adalah penyambung lidah publik. Itu sebabnya dalam kajian demokrasi atau ilmu politik, pers selalu mendapatkan atribut yang istimewa. Pers jangan terkooptasi oleh kepentingan pemilik modal," kata Fadli.
Ia berharap, pada Hari Pers Nasional 2019 ini bisa mengingat kembali khittahnya sebagai pilar keempat demokrasi.
"Di tengah-tengah banyaknya persoalan yang membelit pilar demokrasi lainnya, kita berharap agar pers tak kehilangan fungsi sebagai alat kontrol kekuasaan. Tugas pers memang bukanlah menyanjung-nyanjung pemerintah, tapi mengawasi mereka," kata Fadli.