Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 'Tensi panas' mengawali sidang kasus suap yang menjerat terdakwa Gubernur Nanggore Aceh Darussalam nonaktif, Irwandi Yusuf.
Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/2/2019).
Hal ini terjadi pada saat tim penasihat hukum Irwandi keberatan terhadap saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tim penasihat hukum Irwandi menilai saksi yang dihadirkan jaksa memakai sprindik nomor 96 terkait kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
Baca: Jaksa Siap Bongkar Kasus Hoaks Ratna Sarumpaet di Pengadilan
Mereka yaitu, saksi Direktur Utama PT Tuah Sejati, Muhammad Taufik Reza, Staf PT Nindya Karya, Sabir Said, dan Mantan Deputi Teknik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ramadhani Ismy.
Santrawan, penasihat hukum Irwandi, mengatakan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tercatat sprindik nomor 96 tanggal 4 Juli 2018, untuk dakwaan alternatif kasus DOKA.
Padahal, kata dia, pada saat diajukan di perkara ini, dalam dakwaan kumulatif sprindik tercatat yaitu sprindik nomor 123, tanggal 26 September 2018.
Baca: Mendagri Lindungi Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Kepala Daerah Lain yang Kampanye Sesuai Aturan
"Prinsipnya saksi ini untuk kasus DOKA berbeda untuk kasus Sabang. Jadi kami sangat berkeberatan saksi diajukan dalam kapasitas menggunakan sprindik nomor 96," tegas Santrawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada Senin (25/2/2019) ini.
Sementara itu, JPU pada KPK, Ali Fikri menegaskan saksi yang dihadirkan seluruhnya memakai sprindik nomor 123.
"Iya seluruhnya sama," tegas jaksa Ali Fikri.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang kasus suap yang menjerat terdakwa Gubernur Nanggore Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf.
Baca: Puput Nastiti Devi Rogoh Kocek Belasan Juta untuk Tas Saat Liburan Bareng Ahok, Lihat Penampilannya!
Pada Senin (25/2/2019) ini, sidang beragenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK.
JPU pada KPK, Ali Fikri mengatakan sejumlah saksi akan dihadirkan di persidangan ini.
Mereka yaitu, Direktur Utama PT Tuah Sejati, Muhammad Taufik Reza, Staf PT Nindya Karya, Sabir Said, Juru bayar PT Tuah Sejati, Carbella Rizkan, Karyawan PT Nindya Karya, Bayu Ardhianto
Lalu, Mantan Deputi Teknik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Ramadhani Ismy dan Mantan kepala Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang 2010-2011, Ruslan Abdul Gani.
Baca: Masuk Nomine IMA Awards 2019, Asri Welas Persembahkan Piala untuk Anak Ketiga
Seperti telah diberitakan sebelumnya, Irwandi Yusuf didakwa menerima suap Rp 1,050 miliar melalui staf khususnya Hendri Yusal dan kontraktor Teuku Saiful Bahri dari Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi.
Ahmadi memberikan uang secara bertahap agar kontraktor rekanan Ahmadi dari Bener meriah bisa mendapatkan proyek pembangunan di Bener Meriah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh TA 2018.
Tidak hanya itu, Irwandi juga didakwa menerima gratifikasi total Rp 8,7 miliar dari rekanan proyek maupun timses yang akan mengikuti paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Aceh.
Bahkan gratifikasi juga diterima Irwandi melalui mantan model Steffy Burase dari Teuku Fadhilatul Amri setelah mendapat perintah transfer dari Teuku Saiful Bahri.
Terakhir Irwandi yang menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2007-2012 juga didakwa turut serta melakukan dengan orang kepercayaannya, Izil Azhar menerima gratifikasi Rp 32,4 miliar.
Sehingga total keseluruhan suap dan gratifikasi yang diterima Irwandi yakni Rp 42,22 miliar.