Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq meyakini bahwa TNI baik secara institusi maupun individu tak memiliki niat sedikit pun untuk kembali memiliki dwifungsi seperti era orde baru.
Ia menegaskan TNI memiliki komitmen kuat untuk terus melanjutkan amanat reformasi.
“Saya sangat yakin tak ada sedikit pun pemikiran di perwira atau prajurit untuk kembali ke dwifungsi, kalau ada orang yang berpengaruh untuk tarik gerbong TNI ke politik saya kira para perwira akan teriak terlebih dahulu,” ungkapnya dalam diskusi “Rezim Jokowi Mau Hidupkan Dwifungsi TNI?” di Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).
Baca: Stefano Cugurra Sangat Mendukung Timnas Indonesia
Meski pun ada sekitar seribu perwira tinggi yang tanpa jabatan, Mahfudz yakin bahwa para perwira tak akan berpikir bahwa solusi penempatan ke kementerian atau lembaga negara bukan lah solusi terbaik.
Mahfudz yakin para perwira akan memegang teguh jati diri sebagai TNI.
“Saya tidak yakin para perwira akan menerima ini sebagai solusi terbaik, kenapa, karena ini akan menggerus jati diri TNI,” tegasnya.
“Saya yakin seorang Letnan Jenderal tak akan mau ditempatkan sebagai kepala badan pertanahan nasional, atau brigadir jenderal sebagai kepala dinas di pemprov Jakarta, karena mereka tidak dididik sebagai aparatur sipil negara, tapi mereka dididik untuk mempertahankan negara,” pungkasnya.
Sebelumnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersurat kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu untuk menempatkan sejumlah perwira tinggi TNI di kementerian atau lembaga negara.
Hal itu bertujuan untuk menampung perwira tinggi TNI yang menumpuk.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan bahwa penempatan perwira aktif TNI di kementerian atau lembaga sesuai dengan fungsinya.
“Semua sudah disampaikan kepada Panglima TNI dan Kadispenad, kajian sudah ada, tak akan ada yang menduduki posisi di luar fungsinya,” ungkap Luhut saat menghadiri diskusi yang digelar CSIS (Centre for Strategic International Studies) di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/2/2019).
Luhut menjelaskan bahwa jabatan di kementerian atau lembaga negara ada yng diduduki perwira aktif TNI seperti di Kemenko Polhukam.
Ia pun menjelaskan bahwa ada sejumlah posisi di kementerian atau lembaga yang harus berpengalaman di bidang militer.
“Seperti di Kemenko Kemaritiman kan menjaga laut, masak menjaga laut dipercayakan kepada yang tidak berpengalaman,” tegasnya.
“Jadi keamanan laut nanti kita percayakan kepada yang berpengalaman, bukan yang baru saja naik,” pungkasnya.