Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang paling menjadi pusat perhatian dan mendapat sorotan.
Bahkan, ada kelompok yang mendelegitimasi Komisi Pemilhan Umum (KPU) sebagai lembaga yang tidak netral dan tidak independen.
Ketua KPU Arief Budiman menepis semua kecurigaan tersebut dalam wawancara eksklusif dengan Tribun Network, di kantornya, Jakarta, Rabu (6/3/2019) lalu.
Baca: Citra Kiai Maruf Dipertaruhkan di Banten dan Jawa Barat
Wakil Ketua DPR Fahri hamzah bilang ada 15 juta atau 9 persen data pemilih invalid, yang nggak bisa diverifikasi KPU. Ia juga bilang KPU tertutup soal ini, apa benar?
Masak nggak bisa verifikasi, apanya yang tertutup, semua orang boleh masuk.
Maksudnya tertutup itu bagaimana?
Cocok ah wong kita sudah menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) tahap 2, dan waktu menetapkan (DPTHP) itu kan hadir semua.
Tanyakan dulu kepada Pak Fahri, apakah datanya sudah diberikan kepada KPU apa belum. Biar data pembanding itu diperiksa KPU. Silakan saja biar nanti diperiksa.
Fahri Hamzah juga khawatir muncul potensi kecurangan dalam pemilu karena 15 juta data invalid, ada juga 15 juta surat suara ilegal. Komentar Anda?
Coblos di mana? Wong surat suara itu sudah jelas ke TPS mana, dan setiap TPS itu jelas daftar pemilihnya siapa.
Jelang pemilu apa persiapan KPU sejauh ini? Pengiriman surat suara kotak suara apakah ada kesulitan? Kasus kemarin soal kotak suara lembab, apakah masih ditemukan?
Nggak ada kasus. Nggak ada laporan rusak.
Soal kejahatan Pemilu sejauh ini yang terpantau selain hoaks itu apa?
Oh kejahatan pemilu? Nggak ada selain hoaks. Aman Insyaallah.
Tudingan miring soal teknologi informasi (TI) KPU, termasuk pernyataan Amien Rais yang mau mendatangkan Tim TI Forensik, muncul ke permukaan. Bagaimana komentar Anda?
Apa TI di KPU bisa dipakai untuk curang? Nggak bisa. Dalam undang-undang kan diatur secara jelas, pemilu ada berita acara manual, mulai dari TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi, KPU, baru ditetapkan tok (ketuk palu). Ada hubungan sama TI nggak? Kan tidak ada.
Dengan kata lain penghitungan surat suara itu manual?
Lha iya lah, memang undang‑undangnya ngomong manual kok. Andaikan TI-nya itu ditutup, pemilu tetap jalan.