Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KPK sudah memeriksa 143 saksi dalam penyidikan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Latif.
Pemeriksaan saksi untuk Abdul Latif tersebut dilakukan sepanjang Maret 20119 di Mako Brimob Polda Kalimantan Selatan.
Kebanyakan saksi untuk Abdul Latif berasal dari pihak swasta.
Baca: BPN Sebut Hasil Survei Litbang Kompas Jadi Lampu Kuning untuk Jokowi
"Selama Maret 2019 ini, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 143 saksi yang sebagian besar adalah pihak swasta dan diperiksa di Mako Brimob Polda Kalsel," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).
Komisi antirasuah pun pada hari ini memeriksa satu saksi untuk tersangka Abdul Latif, yaitu Fauzan Rifani dari unsur swasta.
Pemeriksaan terhadap Fauzan digelar di Lapas Klas III Banjarbaru, Banjarmasin.
Fauzan merupakan narapidana perkara suap terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017.
Baca: Wanita Terduga Teroris yang Ditangkap di Klaten Diduga Bunuh Diri, HCL di Lambungnya Berlebih
"KPK mendalami pengetahuan saksi terkait dengan gratifikasi yang diterima tersangka ALA (Abdul Latif) dan dugaan TPPU yang dilakukan ALA," ungkap Febri.
Untuk diketahui, Abdul Latif merupakan tersangka menerima gratifikasi dan TPPU.
Abdul Latif sebagai penyelenggara negara menerima gratifikasi yang dianggap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah.
Abdul Latif menerima dari sejumlah pihak dalam bentuk "fee" proyek-proyek dalam APBD Pemkab Hulu Sungai Tengah selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati.
Baca: Kasus Novel Baswedan Belum Juga Usai, Tim Gabungan Lanjutkan Penyelidikan ke Kota Malang
Diduga Abdul Latif menerima "fee" dari proyek-proyek di sejumlah Dinas dengan kisaran 7,5 sampai 10 persen setiap proyeknya.
Total dugaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang diterima Abdul Latif setidak-tidaknya Rp23 miliar.
Terkait dugaan penerimaan gratifikasi tersebut, Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selama menjabat sebagai Bupati, Abdul Latif diduga telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut menjadi mobil, motor, dan aset lainnya baik yang diatasnamakan dirinya dan keluarga atau pihak lainnya.
Dalam proses pengembangan perkara ini, KPK menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Abdul Latif selama periode jabatannya sebagai Bupati Hulu Sungai Tengah.
Terkait dugaan TPPU tersebut, Abdul Latif disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebelumnya, Abdul Latif telah dinyatakan bersalah dalam perkara suap terkait pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017.