Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu RI soal pemberian amplop dari Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk Kiai Zubair Muntasir di Bangkalan, Madura beberapa waktu lalu.
Seperti diketahui video pemberian amplop oleh Luhut kepada Kiai Zubair Muntasir ramai di media sosial.
Luhut sendiri sudah mengkonfirmasi bahwa pemberian amplop itu untuk biaya berobat Kiai Zubair Muntasir.
“Itu harusnya menjadi perhatian Bawaslu RI mengenai apa yang beredar di media sosial, apa yang beredar di media sosial bisa benar dan bisa tidak sehingga perlu diverifikasi,” ujar Mardani di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).
Baca: Pilunya Kisah Asmara di Masa Lalu Bikin Rina Nose Langsung Terima Lamaran Sang Kekasih
Baca: Kisah Asmara Karyawati Dengan Sopir Bank Berakhir Tragis, Hendrik Habisi Dewi Setelah Cekcok
Politikus PKS itu mengingatkan jika terbukti Luhut memberikan amplop dalam rangka mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maka bisa dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.
“Jika dugaan itu benar maka hal tersebut adalah hal yang tak bisa dibenarkan, silakan saja kalau mau memberi tapi undang-undang kita menegaskan bahwa pemberian untuk mengarahkan dukungan ke salah satu paslon tidak dibenarkan,” tegasnya.
“Mari bangun politik yang bersih berintegritas, dan perangi politik uang karena itu musuh utama demokrasi,” imbuhnya.
Mardani pun mengatakan pihak BPN saat ini belum mau melapor ke Bawaslu RI terlebih dahulu.
“Kami dapat informasi sudah ada kelompok masyarakat yang melaporkan, kalau sudah ada BPN merasa cukup,” pungkasnya.
--