Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jumlah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang meninggal dunia bertambah menjadi 119 orang.
Selain itu, 548 orang dilaporkan sakit. Jumlah ini mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Selasa (23/4/2019) pukul 16.30 WIB.
Selain anggopta KPPS, petugas dari kepolisian yang turut menjaga keamanan penyelenggaraan Pemilu 2019 juga turut menjadi korban. Tak kurang dari 15 anggota polisi juga meninggal dunia dalam tugas saat menjaga berlangsungnya proses pemilu.
"Petugas kami yang mengalami kedukaan ada 667 orang, 119 meninggal dunia, 548 sakit," kata Komisioner KPU Viryan Azis di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/4/2019) seperti dikutip Kompas.com.
Baca: Berhonor Rp 500 Ribu Sudah Ada 90 Yang Meninggal, Begini Beratnya Jadi Petugas KPPS
Baca: Masalah Sepele Ini Jadi Sebab Tersangka Memotong Leher Budi Hartanto Usai Membunuhnya
Jumlah tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota di 25 provinsi. Anggota KPPS yang meninggal dunia maupun sakit disebabkan karena kelelahan dan kecelakaan.
KPU berencana memberikan uang santunan kepada keluarga petugas yang meninggal maupun mereka yang sakit.
Data KPU Senin (22/4/2019) sore menyebutkan, sebanyak 119 anggota KPPS meninggal dunia usai bertugas.
Jumlah ini berasal dari sejumlah daerah di 15 provinsi di Indonesia.
Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan pihaknya bakal mengevaluasi sistem pemilu serentak 2019.
Hal ini dilakukan setelah banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya.
Para petugas mengalami kelelahan akibat proses penghitungan dan distribusi suara yang cukup lama.
"Ya nanti kita evaluasi," ujar Arief Budiman di Kantor KPU.
Arief Budiman mengakui tugas yang dijalankan oleh petugas KPPS sangat berat.
Beban kerja yang berat, menurut Arief Budiman membuat banyak petugas KPPS kelelahan.
"Memang pekerjaannya berat, memang pekerjaannya banyak, maka ya orang sangat mungkin kelelahan dalam menjalankan tugas," tutur Arief Budiman.
Baca: Suami Temani Istri ke Bilik Suara, 7 Partai di Jawa Timur Ini Kompak Komplain ke KPU dan Bawaslu
Baca: UPDATE Hasil Real Count KPU Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo Rabu 24 April, 04.00 WIB Data Masuk 26%
Namun Arief Budiman mengakui sangat dilematis jika jam kerja disesuaikan seperti jam kerja normal.
Pasalnya, penyelenggaraan pemilu membutuhkan waktu kerja di luar jam kerja.
"Kalau dibikin kerjanya seperti kerja normal kantoran masuk jam 08.00 pagi pulang jam 04.00 sore, bisa nggak selesai pemilunya. Memang kerja penyelenggara Pemilu itu kerjanya overtime," jelas Arief Budiman.
"Makanya ketika kami memilih itu, memang nyari orang-orang yang sehat fisiknya, sehat mentalnya. Karena sehat fisiknya saja juga berisiko kalau orang ditekan kanan kiri gampang down, nggak bisa," pungkas Arief Budiman.
Seperti diketahui, sebanyak 12 petugas KPPS di Jawa Barat gugur saat menjalankan tugasnya.
Penyebab meninggalnya para petugas ini pun sebagian besar karena kelelahan.
Namun ada juga yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyarankan, penyelenggaraan pemilu serentak harus dievaluasi, terkait banyaknya korban meninggal dunia yang kelelahan saat bertugas menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Ia mengatakan, sejak awal telah ada kekhawatirkan terkait beban kerja yang sangat berat dari seorang petugas KPPS, mengingat pemilu 2019 merupakan pemilu yang paling rumit.
“Itu lah yang kita khawatirkan sejak awal. Bahwa ini pemilu yang terumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS juga di Kepolisian ada korban,” kata wapres JK di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, usai menerima tokoh dan pimpinan ormas Islam, Senin (22/4/2019) malam.
JK pun meminta agar pilpres dan pileg penyelenggaraanya dipisah, di mana pemilihan calon anggota legislatif digelar tertutup oleh parpol.
Baca: Wiranto Minta Pengerahan Brimob ke Jakarta Tak Usah Diributkan
Baca: Komentar Sang Pemecah Rekor Nasional 2009 Kepada Lalu Muhammad Zohri
Masyarakat cukup memilih partai, dan partai yang menentukan calegnya sendiri.
“Tentu harus evaluasi yang keras, Salah satu hasil evaluasi dipisahkan antara pilpres dengan pileg itu supaya bebannya jangan terlalu berat. Termasuk juga caleg-caleg itu tertutup. Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung,” jelas dia.
Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan jumlah anggota KPPS yang meninggal dunia sebanyak 90 orang.
Sementara 374 orang lainnya dilaporkan jatuh sakit dalam keadaan bervariasi.
Jumlah tersebut belum termasuk aparat keamanan dari kepolisian dan TNI, yang juga gugur saat bertugas memberikan pengamanan pada pelaksanaan pesta demokrasi lalu.
Polisi Meninggal
Sebanyak 15 anggota Polri gugur saat bertugas menjaga keamanan Pemilu 2019.
"Sampai dengan hari ini, informasi yang saya dapat dari SDM, ada 15 anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).
Mereka gugur saat menjalankan tugas di berbagai daerah, seperti Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur.
Dedi mengatakan, para anggota tersebut gugur karena kondisi kesehatan setiap orang berbeda-beda.
Selain itu, kondisi geografis tempat mereka bertugas juga memiliki tingkat kesulitan yang beragam.
"Kemudian kondisi secara geografis TPS tersebut berbeda-beda, ada yang sangat jauh, sulit.
Makanya sebagian besar yang meninggal kan di luar Jawa," ujar Dedi.
"Kalau yang di Jawa disebabkan kecelakaan lalu lintas, dari Polsek menuju TPS, kemudian dari TPS menujuk ke PPK.
SDM Polri bakal melakukan analisa serta evaluasi proses pengamanan Pemilu 2019, setelah banyaknya anggota kepolisian yang gugur dalam tugasnya.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo, mengatakan pihaknya bakal mencari formulasi agar pengamanan Pemilu tidak lagi memakan korban anggota Polri.
Baca: Usut Kasus Suap Jabatan, Menteri Lukman Hakim akan Diperiksa KPK Hari Ini
"Tentunya dari SDM juga melakukan analisa dan evaluasi secara komprehensif dan jika dari segi kesehatan, segi waktu dan dari sisi-sisi lainnya akan diolah secara mendalam sehingga ke depan akan ada perbaikan-perbaikan tentunya," ujar Dedi di Mabes Polri, Jln Trunojoyo, Jakarta, Selasa (23/4/2019).
Dedi mengungkapkan ada peningkatan jumlah anggota yang meninggal pada Pemilu kali ini. Dirinya menilai hal ini diakibatkan oleh waktu pelaksanaan pengamanan Pemilu yang cukup panjang.
"Mulai dari pendistribusian logistik pemilu. Kemudian di TPS, kemudian pencoblosan dan penghitungan suara itu juga panjang sampai 8 sampai 10 jam lebih," tutur Dedi.
Selain itu, ada beberapa wilayah yang memiliki jarak hingga waktu tempuh yang sangat jauh. Dedi menyebut karena faktor itu banyak anggota Polri yang meninggal berasal dari luar Jawa. (Tribunnews.com/Kompas.com)