News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemindahan Ibu Kota Negara

Alasan Pemerintah Pindahkan Ibu Kota Negara ke Luar Jawa

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri PPN/Kepala Bapppenas Bambang Brodjonegoro memberi sambutan dalam kegiatan pemberian sertifikat Unesco Global Geopark bagi Indonesia, di Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (12/07/2018). Indonesia mendapatkan penghargaan dari Unesco terkait pengembangan Geopark yang memberikan kontribusi nyata untuk pengembangan wilayah, peningkatan ketahanan masyarakat dari bencana, mendidik masyarakat pada kehidupan yang baik dengan menghormati budaya yang beragam, pemberdayaan perempuan untuk memperoleh tambahan sumber pendapatan, memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat dengan adanya wisata geopark, serta terjalinnya kerjasama antar daerah dan negara dalam mendayagunakan keragaman geologi, keragaman hayati, dan budaya serta jasa lingkungan secara berkelanjutan. TRIBUNNEWS/HO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memberikan tiga alternatif terkait lokasi pemindahan ibu kota dari luar Jakarta. 

Menurut Bambang, ibu kota negara di Jakarta sudah tidak mendukung lagi, mengingat banyaknya problem dari kemacetan, banjir, penurunan tanah, hingga ketersediaan air. 

"Kita semua juga harus mengakui saat ini problem kemacetan itu sangat parah. Kerugian ekonomi akibat kemacetan saja sekarang sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun. Selain itu daya dukung lingkungan Jakarta sudah tidak baik," kata Bambang seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Baca: Alasan Jokowi Putuskan Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa

Oleh sebab itu, Bambang mengajukan tiga pilihan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk lokasi ibu kota.

Jika dipaksakan tetap di Jakarta, maka dibuatkan wilayah khusus untuk pemerintahan. 

"Alternatif pertama tetap di Jakarta, tetapi daerah seputaran Istana dan Monas ini dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, lembaga yang sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah," paparnya.

Baca: Ibu Kota Dipindahkan, Jokowi: Kita Harus Berpikir Visioner

Alternatif kedua, kata Bambang, pusat pemerintahannya pindah ke luar Jakarta dengan raidus kira-kira 50 kilo meter sampai 70 km.

Opsi ini cukup menarik, tetapi arahan Presiden jangan hnya bicara mengenai Jakarta tetapi secara menyeluruh Pulau Jawa. 

"Jadi intinya, kalau kita hanya memindahkan masih di Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya," ujar Bambang. 

Sementara pilihan ketiga yaitu, memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa, khususnya mengarah ke kawasan Timur Indonesia dan Presiden menyetujuinya. 

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih tehnis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang. 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini