Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pihak sudah mengunjungi ruang server IT Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI setelah hari pemungutan suara pada 17 April 2019.
Dari penelusuran Tribunnews, orang pertama yang datang berkunjung ke ruang tersebut adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, Rabu (24/4/2019).
Kemudian disusul Bawaslu RI, Jumat (26/4/2019).
Lalu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria yang mengunjungi ruang server IT KPU, Jumat (3/5/2019) siang.
Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Bagian Data dan Informasi KPU RI, Andre Putra Hermawan mengatakan bahwa kunjungan ketiga pihak tersebut sama saja sifatnya, tak ada yang berubah dari servernya.
Baca: Bocah 8 Tahun Hanyut Ditemukan di KBT dalam Keadaan Tak Bernyawa
"Kami kerja 24 jam tepat sehari sebelum 17 April 2019. Sumber daya kami di sini ada 4 orang untuk 1 shift. Di sini ada 3 shift untuk 24 jam, masing-masing shift 8 jam seperti biasa. Berarti ada 12 orang untuk 3 shift," kata Andre.
Andre menambahkan kedua belas SDM yang berjaga di sana semuanya laki-laki.
Hal tersebut dikatakan Andre karena ada alasan penting yang cukup vital.
"Laki-laki memang lebih kuat dan rata-rata SDM IT banyaknya yang untuk istilahnya monitoring itu ya laki-laki," lanjutnya.
Baca: Nelayan Ini Kaget Dapat Ikan Tapah Seberat 52 Kg, Butuh 4 Orang untuk Mengangkatnya
Dengan SDM laki-laki tersebut, Andre bisa menjamin bahwa server KPU bekerja secara maksimal.
Namun, seperti diketahui, server KPU tidaklah sempurna dan sempat bermasalah.
Salah satunya soal situs yang down atau bahkan di-hack.
"Kalau situs KPU down bukan di servernya, tapi kita ada perangkat pengaman yang mana itu tidak bisa melompati perangkat pengaman karena waktu itu perangkat pengamananya belum di-config (setting), lalu setelah di-setting ulang baru bisa muncul," lanjutnya.
Dirinya menjamin jajarannya di ruang server tidak ada hal-hal yang aneh seperti yang dituding beberapa orang, khususnya di media sosial.
Baca: KPK Jerat Wali Kota Dumai Terkait Dugaan Terima Gratifikasi Rp 50 juta