Baca tanpa iklan
Para peserta seperti Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Kelola Pemerintahan (Kemitraan), Lakpesdam NU, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) yang memiliki dampingan masyarakat di daerah terpencil, masyarakat adat dan lain-lain, tampak memusatkan perhatian pada pemanfaatan big data untuk kepentingan penataan data base kependudukan yang terpadu dan berdaya guna serta peningkatan kualitan pelayanan publik. Meski dengan catatan bahwa faktor keamanan data pribadi harus diperhatikan secara serius.
Peserta juga sepakat bahwa integrasi, interkoneksi dan pemanfaatan data diantara kementerian dan lembaga non kementerian adalah sesuatu yang sangat penting guna peningkatan pelayanan publik maupun kualitas perencanaan pembangunan pemerintah.
Interoperabilitas sistem antar kementerian dan lembaga tentu akan sangat membantu peningkatan layanan masyarakat di berbagai bidang.
Tantangannya adalah kehendak politik dari seluruh elit yang menentukan berjalan atau tidaknya hal ini. Selain masih adanya kebutuhan akan perundang-undangan yang dapat memayungi berbagai hal baru seperti big data ini dan pemanfaatanya.
Sebagaimana data balikan yang diperoleh Ditjen Dukcapil yang juga membutuhkan landasan hukum untuk dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan seluruh rakyat.
Big data memiliki potensi yang sangat besar dalam mengumpulkan wawasan kunci dari berbagai informasi terkait kependudukan yang telah dikonsolidasi saat ini, dan akan menjadi sangat strategis dan menguntungkan bagi kemajuan bangsa dan negara ke depan.
Pemanfaatan big data oleh pemerintah akan membuat pemerintah semakin mengenali warganya, seperti kondisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, gaya hidup, akses terhadap internet dan lain sebagainya.
Big data sebenarnya bukan hanya soal penguasaan data dalam jumlah besar, tapi juga soal kualitas data yang diterima dari waktu ke waktu serta alat analisisnya. Ketersediaan informasi yang berlimpah tidak akan dapat dimanfaatkan secara baik tanpa alat analisis big data yang mampu menemukan wawasan berharga (valuable insights) dari berbagai data terstruktur maupun tak terstruktur dalam berbagai format tersebut.
Di akhir diskusi, Saifullah Ma’shum (Ketua Pelaksana Harian IKI) memandang bahwa, penting adanya diskusi yang lebih mendalam mengenai big data di Indonesia sehingga nantinya dapat memberikan saran dan masukan kepada pemangku kepentingan untuk dapat memaksimalkan peluang yang ada dan lebih antisipatif terhadap berbagai tantangan ke depan.
Diskusi terarah diadakan IKI pada Kamis, 2 Mei 2019 dengan pemantik diskusi Maliki, Ph.D (Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial), Juhardi, M.Si (Layanan Teknis Data Kependudukan Ditjen Dukcapil), dan Ratna Sri Widyastuti (Wakil Manager Data dan Informasi Litbang Kompas), dengan peserta aktif dari berbagai latar belakang baik media maupun lembaga swadaya masyarakat, diantaranya Perca Indonesia, Oxfam, PEKKA, Kemitraan, Puskapa UI dan Lakpesdam NU.(*)