Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan perlu proses dan waktu yang cukup panjang untuk memindahkan ibu kota ke luar Jawa.
Jusuf Kalla menyebut pemindahan ibu kota memerlukan waktu 10 hingga 20 tahun.
"10 sampai 20 tahun untuk benar-benar pindah ibu kota," ujar Jusuf Kalla saat ditemui di Kantor Wapres RI, jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (7/5/2019).
Menurut dia, dari awal perencanaan saja, dibutuhkan waktu untuk melakukan penelitian.
Baca: Tinggalkan Kalimantan Timur, Jokowi Terbang ke Palangkaraya Tinjau Lokasi Calon Ibu Kota Negara
Kemudian, dilanjutkan dengan pembangunan fasilitas pendukung, serta memindahkan pula ASN di Kementerian-kementerian pusat beserta keluarganya ke ibu kota baru.
"Tentu kalau Pusat itu seluruh Kementerian. Jadi lembaga-lembaga yang menyangkut Eksekutif, yudikatif, legislatif, ya harus pindah. DPR harus pindah. Mahkamah Agung ya harus pindah. Otomatis seluruh ASN diperkirakan harus pindah 1,5 juta orang, termasuk keluarga. Jadi harus membangun minimum kira-kira 400 ribu rumah dan type rumah bermacam-macam," jelas dia.
Baca: Sandiaga Uno: Alhamdulillah Rumah Siap Kerja Sudah Lepas dari Kegiatan Politik
"Jadi ini suatu proses yang panjang, kan tiba-tiba semua sistem itu harus diubah," ungkap Jusuf Kalla.
Sementara untuk Jakarta, ujar Jusuf Kalla akan dikembangkan menjadi pusat perekonomian layaknya San Fransisco di Amerika Serikat.
"Apabila pindah ibu kota, maka sistem otonomi yang lebih besar harus terjadi. Artinya, sama dengan Amerika. Kalau Anda mau bikin usaha di San Francisco, California, tidak perlu izin Washington," jelasnya.
Diwarnai tawa
Suasana penuh tawa terlihat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri kabinet kerja dan pejabat daerah meninjau calon lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur.
Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan helm putih, dikelilingi sejumlah pejabat saat berdiri di kawasan Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019).
Di lokasi tersebut, Jokowi berdiri di atas jalan tol Balikpapan-Samarinda yang masih dalam tahap konstruksi.
Baca: Pernyataan Setan Gundul Andi Arief Soal Koalisi Adil Makmur Menuai Reaksi dan Penasaran Sandiaga
Presiden Jokowi mendapatkan penjelasan terkait satu lokasi calon ibu kota, sembari ditunjukkan sebuah peta.
Pada sela-sela penjelasan, terdengar suara tawa dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang cukup keras.
Tampak semua pejabat, termasuk Presiden Jokowi ikut tertawa bersama.
Baca: Berpuasa, Ratna Sarumpaet Mengaku Badannya Mulai Gemuk Selama di Tahanan
Namun, setelah ditanya wartawan soal pembicaraan Presiden dan sejumlah pejabat hingga tertawa lepas, Jokowi tidak mengungkapkannya kepada awak media.
"Ya ada lah," ucap Jokowi singkat.
Peninjauan lokasi calon ibu kota negara, sebagai langkah serius pemerintah dalam merealisasikan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
"Kita ingin melihat visi ke depan kita seperti apa. Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju," kata Jokowi.
Baca: Bawa 70 Kg Ganja di Ban Truk Diderek
Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam melakukan peninjauan awal terkait kelayakan calon ibu kota.
Dalam kunjungan ini, Kepala Negara sedikit menjelajah kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selama peninjauan berlangsung, Kepala Negara mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.
"Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airportnya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada," tuturnya.
Baca: Resep Takjil Buka Puasa Super Praktis yang Bisa Kamu Buat di Rumah
Setelah meninjau lokasi di Kalimantan Timur, Jokowi meninjau kelayakan calon ibu kota lainnya yang satu di antaranya berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur ini, Presiden tampak didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.
Tegaskan keseriusan pemerintah
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah memiliki tekad dan keseriusan untuk mewujudkan wacana pemindahan ibu kota.
Wacana tersebut sebelumnya telah dicetuskan sejak era presiden pertama Republik Indonesia.
"Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan dari sisi lingkungan," kata Presiden Jokowi saat buka puasa dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta (6/5/2019).
Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus.
Baca: 8 Terduga Teroris Ditangkap di Bitung, Bekasi, dan Tegal: Begini Keterlibatan dan Rencana Aksinya
Juga hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M Syarifuddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.
Presiden Jokowi menjelaskan kepada para pimpinan lembaga tinggi negara apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan wacana tersebut.
"Kami sudah menyiapkan ada tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, ada yang sudah menyiapkan 120.000 hektare, ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum kita putuskan yang mana yang ingin kita pakai," ucap Jokowi.
DKI Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki wilayah seluas kurang lebih 66.000 hektare.
Baca: Riko Simanjuntak Tampil Dengan Gaya Rambut Mohawk Dalam Laga Persija Jakarta Kontra Bali United
Sehingga lahan yang kini sudah disiapkan di tiga alternatif daerah tersebut dirasa sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah kota yang dikhususkan bagi urusan pemerintahan.
"Apa yang sudah tersedia ini lebih dari cukup kalau hanya dipakai sebagai ibu kota pemerintahan. Artinya ini tinggal memutuskan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa sebaran penduduk di Indonesia saat ini terpusat hanya di Pulau Jawa.
Tercatat sekira 57 persen jumlah keseluruhan penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.
Pulau Sumatera didiami kurang lebih 21 persen total penduduk.
Sementara sisanya tersebar di pulau-pulau lainnya.
Baca: Pria Ini Tewas Usai Motor yang Dikendarainya Tabrak Bus Trans Jogja
Persoalan tersebut tentu harus mulai dipikirkan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait.
Presiden mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan.
"Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan, tetapi sekali lagi kami akan konsultasikan tahapan-tahapan besar dengan Bapak dan Ibu sekalian, utamanya kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan ini," jelas Presiden.
Terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kesanggupan untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan.
Presiden telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal anggaran tersebut.
"Kemarin Menteri Keuangan sudah menyampaikan, kalau angkanya seperti itu tidak ada masalah, Pak. Asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya anggaran kita juga siap untuk menjalankan keputusan ini," tuturnya.
Meski demikian, Kepala Negara memberikan penekanan kepada jajarannya agar rencana pemindahan ibu kota ini sebisa mungkin dilakukan dengan tidak membebani APBN.
"Akan kita cari sebuah skema khusus sehingga nantinya ibu kotanya jadi, tetapi APBN tidak terbebani," ujarnya.
Baca: Pangeran Harry dan Meghan: Putra pertama lahir, Pengalaman paling menakjubkan
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Kemudian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
Lalu Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.