Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana pemindahan ibu kota negara mewarnai langkah-langkah awal Jokowi pasca-Pilpres 2019, yang prosesnya belum sepenuhnya selesai.
Wacana yang diikuti dengan langkah-langkah koordinasi Jokowi dengan turun lapangan di salah satu lokasi calon ibu kota negara di Kalimantan Tengah tersebut memicu reaksi beragam.
Mantan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Anton Doni yang merupakan salah satu pendukung Pasangan Capres 01 yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin menilai langkah pewacanaan tersebut merupakan langkah yang perlu ditimbang ulang.
Wakil Direktur Program TKN tersebut menyetujui alasan pemindahan seperti beratnya beban ekologis Jakarta, tetapi mengatakan prioritas lima tahun ke depan bukan di urusan ini.
“Saya setuju bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan sesuatu yang perlu, untuk menjawab persoalan beban ekologis Jakarta, dan mungkin kebutuhan koordinasi urusan pemerintahan. Tapi keperluan ini harus ditempatkan dalam struktur prioritas urusan pemerintahan, pembangunan, dan masa depan Indonesia lima tahun ke depan," kata Anton Doni dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan PP PMKRI dengan tema "Menimbang Urgensi Wacana Pemindahan Ibu kKota Negara" di Margasiswa PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/5/2019).
"Dan saya melihat, sebagaimana terlihat dari dokumen visi dan misi Jokowi, urusan ini bukan merupakan urusan prioritas. Karena itu saya sarankan, sebaiknya Jokowi kembali fokus pada visi dan misi dengan turunan program-programnya sebagaimana ditawarkan dalam perhelatan Pilpres kemarin," kata Anton Doni menambahkan.
Baca: Ini Tiga Wilayah yang Dikunjungi Jokowi sebagai Calon Ibu Kota Baru
Anton Doni melihat, sumber daya perhatian dan anggaran hingga Rp 466 triliun masih belum perlu dialokasikan untuk proyek mercusuar semacam ibu kota yang diproyeksikan dibangun di atas lahan 30.000 hingga 40.000 hektare tersebut.
"Urusan prioritas sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Jokowi seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan pembangunan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran juga membutuhkan perhatian dan sumber daya anggaran yang tidak sedikit," ujarnya.
"Jokowi fokus dulu di situ. Legacy tidak perlu berbentuk bangunan-bangunan fisik ibu kota baru yang mercusuar. Kemajuan berbentuk angka daya saing SDM, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, juga dapat menjadi warisan yang membanggakan," demikian Anton Doni, yang juga salah satu Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, menurut Anton, daftar agenda urusan termasuk masih sangat panjang.
Gedung sekolah, walau sebagian besar sudah baik, masih ada juga yang tidak layak. Nasib guru honor masih memprihatinkan. Kompetensi guru masih jauh dari memadai, tapi solusinya senantiasa instan dan terlalu pragmatis.
Menurut Alumnus Asian Social Institute, Manila, 1997 – 2000 itu, berbagai perangkat lunak sistem pendidikan seperti kebijakan standardisasin kompetensi, kurikulum, standardisasi sarana prasarana, serta standardisasi dan sistem evaluasi pendidikan masih terlalu jauh dari kapasitasnya dalam menjawab tantangan-tantangan baru. Oleh karena itu membutuhkan evaluasi serius dan perbaikan.
“Untuk perubahan yang lebih signifikan, sesuai RPJP Nasional yang menekankan daya saing internasional dan dalam menjawab tantangan era digital Industri 4.0, kita membutuhkan perpustakaan standar tinggi (konvensional dan digital) di setiap sekolah, dan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” ujar Anton Doni yang juga pemerhati link & match dunia pendidikan dan ketenagakerjaan.
Dalam urusan pembangunan ekonomi, kata Anton, daftar urusan juga sangat banyak dan membutuhkan perhatian seorang Presiden.