Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak penghitungan KPU.
Di sisi lain, BPN juga mengklaim Prabowo-Sandi menang dalam pilpres.
Namun BPN tak pernah menyampaikan data yang mereka miliki di rapat pleno rekapitulasi dengan KPU.
Hal ini sontak membuat beberapa pihak bertanya-tanya perihal dasar pengumpulan data dari BPN.
Guna mencari titik terang dari silang sengkarut permasalah tersebut, Kompas TV dalam acara Kompas Petang, Rabu (15/5/2019) mengundang Juru Bicara BPN, Andre Rosiade untuk menjelaskan data yang dimiliki oleh BPN.
Dalam acara tersebut hadir pula Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya.
Mengawali penjelasannya, Andre Rosiade mengaku saat ini tengah memberikan kesempatan kepada KPU untuk melakukan perbaikan.
"Jadi ini kan merupakan jangka panjang pembicaraan kita menolak itu," kata Andre.
"Kalau Mbak Cindy (pembawa acara Kompas TV) menonton acara kemerin dari awal sampai akhir itu jelas bagaimana pihak kami sudah mengkritisi DPT bermasalah 17,5 juta dengan data-data detail lho."
Pihak BPN mengaku sudah mengajukan protes tentang DPT bermasalah kepada KPU.
Namun KPU dianggap tidak pernah menggubris protes yang dilakukan oleh BPN.