Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Politikus PDI-Perjuangan, Zuhairi Misrawi menyayangkan sikap Calon Presiden Prabowo Subianto menolak hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sikap Prabowo, menurut dia, akan menjadi pembelajaran politik yang buruk bagi masyarakat, khususnya generasi muda bangsa ini.
"Prabowo tidak memberikan pembelajaran demokrasi yang baik bagi generasi muda," ujar anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Rabu (15/5/2019).
Mestinya, kata Gus Mis, demikian sapaan Cendikiawan muda NU ini, ada sikap legowo dari Prabowo untuk menerima hasil pemilu yang akan ditetapkan KPU pada 22 Mei mendatang.
"Mestinya ada sikap legowo menerima hasil pemilu," jelas Gus Mis.
Sikap legowo tersebut, kata dia, akan memberikan pembelajaran demokrasi yang baik bagi masyarakat.
Pun akan menunjukkan sikap Prabowo sebagai seorang negarawan sejati.
Baca: TKN: Tak Akui Hasil Pilpres, Artinya Tak Percaya Hasil Pileg
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding juga menilai, bila sikap penolakan itu yang ditempuh, maka Prabowo tidak tunjukkan seorang Negarawan sejati.
"Sikap penolakan terhadap hasil penghitungan suara KPU, apalagi sebelum tahapan akhir selesai, itu menunjukkan sikap yang tidak demokratis, yang tidak siap kalah. Bahkan tidak dapat disebut sikap seorang negarawan," tegas anggota DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).
"Ditambah lagi alasan penolakan itu adalah kecurangan yang datanya tidak ada," ucapnya lebih lanjut.
Menurut dia, sikap penolakan ini akan menjadi pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat Indonesia.
"Di banyak kompetisi politik yang ada di negeri ini, seorang pemimpin itu seharusnya memberikan contoh, bahwa berkompetisi itu hal biasa, ada yang kalah dan menang. Yang Kalah menghormati yang menang. Sebaliknya yang menang merangkul yang kalah," ucapnya.
Karena itu dia sangat menyayangkan jika sikap penolakan tersebut yang diambil Prabowo.
Apalagi jika Prabowo-Sandi tidak melaluinya melalui mekanisme hukum yang sudah disediakan oleh Negara, yakni melaporkan dugaan kecurangan pemilu itu ke Bawaslu.
"Makananya menolak ya tidak menerima kekalahan. Artinya tidak siap kalah," ujarnya.