Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Empat orang panitia penggagas Tur Jihad ke Jakarta yang membuat geger di media sosial diamankan aparat Polda Jawa Timur.
Empat orang yang diamankan masing-masing berinisial A, R, C, dan F.
Keempatnya memiliki peran berbeda-beda.
Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan, menjelaskan empat orang tersebut ada yang bertugas sebagai bendahara, membuat akun, sebagai koordinator, dan ada yang bagian menyuruh-nyuruh.
Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan hingga saat ini keempat orang tersebut masih berstatus saksi.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara terhadap keempatnya, sedikitnya ada 44 orang yang telah mendaftar layanan tur tersebut.
"Yang sudah membayar hanya sekitar 36 orang dan kami sudah tahu daftar dan kami sudah batalkan itu," kata Irjen Pol Luki Hermawan setelah hadiri buka puasa bersama Presiden BEM se-Jatim di Gedung Tribrata Polda Jatim, Minggu (19/5/2019).
Baca: Sekjen Demokrat Sebut Koalisi Adil dan Makmur Hanya Sampai 22 Mei
Baca: Mabes Polri: Pendemo 22 Mei yang Bawa Senjata Tajam Bakal Ditindak Tegas
Menjelang pengumuman hasil pemilu oleh KPU Pusat, Luki mengaku tak henti-hentinya mengimbau masyarakat Jatim agar tak mudah terprovokasi.
"Kami mengimbau untuk tidak berangkat ke sana dan silakan kalau mau melakukan kegiatan di Surabaya kami siapkan tempat dengan mengikuti aturan yang ada dan kami akan kawal," ujarnya.
Satu bus diamankan di Malang
Bus berisi rombongan yang hendak berangkat ke Jakarta guna mengikuti aksi 22 Mei 2019 diamankan kepolisian.
Bus yang mengangkut 20 penumpang tersebut diamankan di Jalan Puncak Borobudur, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (19/5/2019), sekira pukul 13:00 WIB.
Bus tersebut langsung dibawa ke Mapolres Malang Kota, Jawa Timur.
Pantauan Tribunjatim.com, sejumlah orang yang tergabung dalam rombongan tersebut terlihat berdiri di depan pintu masuk.
Awak media yang akan meliput sempat dihalau Polisi lantaran masih belum ada instruksi dari Wakapolres Malang, Kompol Ari Trestiawan.
"Tunggu di sini dulu. Nanti kalu mau meliput nunggu instruksi dari Wakapolres," ujar seorang petugas kepolisian di pintu Polres Malang Kota.
Setelah menunggu beberapa menit, awak media akhirnya diperbolehkan masuk dan langsung menghadap ke Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri.
Asfuri menjelaskan, pengamanan ini dilakukan atas dasar untuk mengantisipasi aksi gerakan people power pada 22 Mei di Jakarta.
"Mulai Sabtu kemarin (18/5/2019), kami mengadakan patroli gabungan bersama TNI dan Satpol PP," ucapnya, Minggu (19/5/2019).
Kata Asfuri, pengamanan ini dilakukan di setiap sudut perbatasan Kota Malang dan di setiap stasiun maupun terminal.
Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta nanti.
Menurutnya, Kota Malang sudah aman dan kondusif, sehingga dirinya ingin menjaga masyarakat agar tidak ikut datang.
"Kami inisiatif menjaga masyarakat dan keselamatan bersama, ini adalah wujur perhatian kami kepada masyarakat," ujarnya.
Larangan Polisi kepada warga Kota Malang agar tidak berangkat itu ialah adanya kabar bahwa aksi 22 Mei itu rawan pergesekan.
Dari informasi yang berkembang, akan ada teroris yang akan melakukan pengeboman pada 22 Mei.
Rencananya, juga ada kelompok tertentu yang akan membuat kisruh pada tanggal 22 Mei.
"Maka dari itu, kami ingin menjaga keselamatan dan keamanan bersama, agar masyarakat Kota Malang ini tidak ada yang datang," katanya.
Dalam pemeriksaan itu, satu per satu rombongan yang akan berangkat ke Jakarta diperiksa satu-satu oleh Polisi.
Mereka dimintai KTP sebelum dilakukan pemeriksaan di Polres Malang Kota.
Beberapa dari mereka ada yang menolak seperti yang dilakukan oleh Heru Pamungkas, satu di antara rombongan yang diamankan Polisi.
Saat dikonfirmasi, Heru membenarkan bahwa dirinya memang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi 22 Mei.
Namun, dalam aksi tersebut Heru berdalih, bahwa dirinya akan menghadiri acara buka bersama sembari menunggu pengumuman hasil Pilpres dari KPU.
"Kami ini heran, kenapa kami ini dilarang berangkat. Tujuan kami kan hanya ingin bertamasya bersama-sama," imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, Polisi masih melakukan pemeriksaan kepada sekelompok orang yang melakukan aksi 22 Mei itu.
Polda Metro Jaya belum terima surat izin
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan hingga kini pihaknya belum menerima surat izin aksi massa menyambut penetapan hasil Pemilu 2019 oleh KPU RI tanggal 22 Mei 2019 mendatang.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri perayaan Waisak di Wihara Ekayana Amara, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (19/5/2019).
“Belum, sampai sekarang belum ada surat yang masuk,” ujarnya kepada awak media.
Meski begitu, Gatot menyatakan pihak kepolisian tetap menyiagakan diri di beberapa tempat di Jakarta.
“Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, penjagaan ada di KPU RI, Bawaslu, dan daerah lain yang berpotensi mengalami gangguan keamanan,” imbuhnya.
Ia pun menyampaikan kepada masyarakat bahwa pihak kepolisian terus memastikan agar situasi keamanan tetap kondusif pada tanggal 22 hingga 25 Mei 2019.
“Terkait potensi adanya aksi teror, kemarin sudah kita tangkap beberapa orang, tapi kepolisian tetap memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi dan mengantisipasinya,” pungkasnya.
MUI ajak jaga persatuan
Isu gerakan people power bakal mengiringi pengumuman resmi hasil Pemilu (pileg dan pilpres) pada 22 Mei 2019 oleh KPU.
Menanggapi isu tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat agar tak mudah terprovokasi dan senantiasa menjaga persatuan.
Sekjen MUI Anwar Abbas yang dihubungi Tribun, pada Minggu (19/5/2019) mengatakan, persatuan dan kesatuan Indonesia jangan mudah terpecah akibat pesta demokrasi 5 tahunan itu.
"Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekayaan kita yang harus kita syukuri dan tidak ternilai harganya. Jangan merusak persatuan dan kesatuan, harus kita hindari," ujar Anwar Abbas.
Seyogyanya menurut Anwar, melalui pemilu yang berasas luber dan jurdil ini, maka dapat lahir pemimpin yang jujur dan adil pula.
"Karena itu kalau ada hal-hal yang mengganggu yang menyangkut masalah penyelenggaraan pemilu, masalah penghitungan suara yang dianggap bermasalah maka KPU hendaknya benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik, agar kedua belah pihak bisa menerima hasil perhitungan tersebut dengan ikhlas dan legowo," jelas dia.
Sebelumnya, organisasi Islam terbesar Muhammadiyah mengimbau agar warganya tak mengikuti aksi massa tersebut.
Muhammadiyah meminta, agar semua pihak baik partai politik, para calon legislatif, dan calon presiden-wakil presiden beserta para pendukungnya, agar dapat berjiwa besar, legawa, arif, dan bijaksana menerima hasil-hasil Pemilu.
Lebih jauh Muhammadiyah berharap, aparatur keamanan tidak bertindak represif dan mengutamakan pendekatan persuasif agar terhindarkan dari bentrokan fisik dan jatuhnya korban jiwa.