Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Wiranto menegaskan pemerintah sudah mengetahui siapa dalang kericuhan atau kerusuhan aksi 22 Mei yang terjadi setelah unjuk rasa di Kantor Bawaslu RI Jakarta,
Wiranto menegaskan, aparat akan segera menindak tegas dalang kerusuhan aksi 22 Mei tersebut.
Hal itu disampaikan Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).
"Kita sebenarnya dari hasil investigasi saat ini sudah tahu dalang aksi tersebut. Aparat keamanan dengan seluruh kekuatan akan bertindak tegas secara hukum," kata Wiranto.
Wiranto mengatakan, berdasarkan rangkaian peristiwa hingga kerusuhan pecah, pihaknya melihat ada upaya membuat kekacauan nasional.
Hal itu, kata dia, terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh yang kemudian menyalahkan aparat keamanan atas jatuhnya korban jiwa.
Wiranto melihat ada upaya membangun kebencian hingga anti kepada pemerintah.
Padahal, kata dia, ada aksi brutal yang dilakukan kelompok lain selain pendemo.
Aksi bayaran
Ia menyebut kelompok itu adalah preman bayaran. Mereka menyerang petugas, merusak asrama Polri di Petamburan, membakar sejumlah kendaraan, dan aksi brutal lain.
"Saya katakan tidak, jangan sampai diputarbalikkan. Pada saat menghadapi demostrasi, aparat keamanan diinstruksikan Kapolri, Panglima TNI untuk tidak bersenjata api. Senjata disimpan di gudang. Aparat menggunakan perisai dan pentungan," kata Wiranto.
"Sehingga tidak mungkin aparat keamanan membunuh rakyat aksi demo," tambah Wiranto.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, pihaknya menemukan uang dengan jumlah total Rp 6 juta dari para provokator yang ditangkap karena melakukan aksi anarkis di depan gedung Bawaslu dan Asrama Brimob Petamburan.
Bahkan, saat diperiksa, provokator yang mayoritas adalah anak-anak muda ini mengaku dibayar untuk melakukan aksinya.
"Yang diamankan ini kita lihat, termasuk yang di depan Bawaslu, ditemukan di mereka amplop berisikan uang totalnya hampir Rp 6 juta, yang terpisah amplop-amplopnya. Mereka mengaku ada yang bayar," kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019).