TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masyarakat diminta jangan percaya dan terprovokasi dengan informasi hoax dan propaganda yang beredar pasca Pemilu 2019.
Publik harus berupaya merajut kembali persaudaraan dan kolaborasi untuk menjaga perdamaian Indonesia.
Hal ini menjadi salah satu kesimpulan pada kegiatan Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan yang diadakan oleh Rumah Milenial, Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP), dan Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) di Gedung PBNU Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019).
Selain itu, forum silaturahmi mengapresiasi kinerja aparat keamanan yang berusaha maksimal menjaga kondusifitas dan keamanan masyarakat pasca perhelatan Pemilu.
Baca: Sejumlah Kalangan Sebut Purnawirawan TNI Tunggangi Aksi 22 Mei
Mereka juga mendesak aparat hukum untuk segera mengusut pelaku kerusuhan 21-22 Mei.
Termasuk dalang dan pendana di belakangnya karena telah menelan banyak korban jiwa dan luka.
Dalam dialog ini, Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Bimo Suryono mengajak seluruh masyarakat untuk berpikir lebih jernih dan dewasa menyikapi dinamika yang terjadi pasca pemilu 2019.
Menurutnya, semua elemen bangsa berjasa atas terselenggaranya Pemilu yang aman dan tertib termasuk aparat kepolisian dan TNI.
Ia mengkritisi sikap sejumlah ormas yang melakukan berbagai aktivitas yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Aksi yang dilakukan pada 22 Mei lalu, kata Bimo, seharusnya tidak sampai ricuh yang mengakibatkan beberapa massa berjatuhan termasuk aksi kerusakan di berbagai tempat.
"Bulan Ramadhan ini penuh maghfirah (ampunan) bulan penuh pengampunan jangan menciptakan golongan atau kelompok yang berpotensi menjurus kepada perseteruan. Namun saya optimis Indonesia akan tetap utuh dan kuat selama kelompok masyarakat seperti NU-Muhammadiyah, PGI, dan lembaga agama lainnya, Polisi dan TNI serta pemerintah bekerjasama dalam membangun Indonesia kearah yang lebih baik," kata Bimo.
Menurut Bimo, demo memang diperbolehkan tapi UU tidak memperkenankan unjuk rasa sampai tengah malam.
"Polisi justru mengulur waktu memberikan kesempatan untuk berbuka shalat dan tarawih. Namun setelah itu justru kericuhan terjadi dan massa menyerang polisi. Polisi itu sudah mempertaruhkan hidupnya loh, anak istri mereka tinggalkan 24 jam untuk keamanan bangsa ini," tuturnya.
Hadir pada kegiatan tersebut Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Bina Suhendra, Lembaga Kajian Strategi Bangsa (LKSB), Abdul Ghopur, Pendiri Rumah Milenial, Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD), Hariara Tambunan, Sekretaris Eksekutif PGI, Pdt. Jimmy Sormin, dan puluhan peserta dari berbagai kalangan.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (Hipakad), Hariara Tambunan, menuturkan sudah saatnya semua elemen bangsa bersatu dengan tidak saling menjatuhkan.