Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah tidak tinggal diam perihal harga tiket pesawat yang dinilai banyak pihak masih tinggi.
Ia memastikan, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar tanpa harus mengorbankan masyarakat dan juga maskapai penerbangan nasional. “Secara bertahap akan kami perbaiki," ujar Luhut, Selasa (11/6/2019).
Namun, Luhut juga mengatakan masih ada berbagai permasalahan yang menyebabkan mengapa harga tiket pesawat tinggi.
“Salah satunya adalah inefisiensi di maskapai nasional, namun sekarang sudah diperbaiki. Kemudian pembelian pesawat oleh maskapai yang kurang tepat dan itu sudah terjadi sejak lama, sekarang juga sudah mulai diperbaiki. Kemudian ada lagi harga avtur yang terlampau tinggi,” ujarnya.
Dengan melihat sejumlah faktor tersebut, Luhut mengatakan, maskapai terpaksa menaikkan tarif tiket pesawat secara gradual.
"Namun itu di sektor yang orang mampu dan di sektor yang kurang mampu tetap harus kita subsidi. Harga tiket tetap akan disesuaikan, tapi ada rute tertentu yang akan diberikan potongan harga. Sekarang kita ingin ada 2-3 suplier avtur, dan kita prioritaskan dari dalam negeri,” jelas Menko Luhut.
Maskapai Asing Bukan Solusi
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wacana pemerintah yang akan mengundang maskapai asing masuk ke industri penerbangan Indonesia bukanlah solusi atas polemik mahalnya harga tiket pesawat.
Dia mencontohkan, salah satu maskapai asing milik Malaysia atau AirAsia pernah menjajal sejumlah rute domestik dalam negeri, namun tak bertahan lama.
"Bukan solusi, sudah masuk maskapai asing AirAsia. Itu kan asing dari Malaysia. Tapi juga tidak sanggup bersaing di Indonesia. Jadi masuknya maskapai asing bukan solusi. Tidak sanggup juga bersaing, buktinya AirAsia," kata JK yang ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).
JK menceritakan, dulu saat pulang ke kampung halamannya di Makassar, Sulawesi Selatan, sempat menggunakan maskapai AirAsia.
Baca: Polisi Selidiki Kasus Penganiayaan Oknum Pegawai Lapas Anak Terhadap Napi
Baca: Jabatan Maruf di Bank Syariah Dipersoalkan, TKN: Ma’ruf Amin Bukan Karyawan, Tapi Dewan Pengawas
Namun kini, AirAsia disebut JK tak lagi melayani rute ke Makassar.
“Dulu saya sering pakai ke Makassar, sekarang ndak ada lagi tuh ke Makassar. Sekarang AirAsia yang bergerak hanya ke Bali, ke mana, jadi tidak sanggup juga bersaing,” ungkap JK.
Dia menuturkan, mahalnya harga tiket pesawat dipengaruhi sejumlah faktor internal dan eksternal dalam industri penerbangan, yakni biaya perawatan tinggi, pembelian pesawat, bahan bakar, serta suku cadang yang dibeli menggunakan mata uang dolar AS.
“80 persen komponen dari tarif itu dolar, mulai dari harga pesawat, leasing pesawat, harga avtur, sparepart, maintenance, semua dolar. Hanya gaji pilot saja yang rupiah,” ungkap pengusaha asal Sulawesi Selatan.
Justru, ujar JK, jika tidak disesuaikan tarifnya akan merugikan maskapai itu sendiri.
JK mencatat ada sekitar 30 perusahaan penerbangan yang terpaksa gulung tikar karena rugi, selama 20 tahun belakangan.
“Otomatis kalau tarif tidak naik, bangkrut semua. Sekarang kalau kita biarkan bisa-bisa Garuda rugi, Lion juga rugi. Kalau mau diturunkan lagi tambah rugi dia, bisa-bisa pesawat terbang semua tidak jalan,” ucapnya.
Ia pun meminta masyarakat memaklumi keadaan saat ini dan mengimbau penggunaan transportasi alternatif.
Pemerintah sebelumnya telah berupaya mengatasi masalah tarif tiket pesawat dengan menurunkan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat, namun belum membuahkan hasil.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik pada April 2019 turun sebesar 6,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 5,7 juta orang.
Jumlah penumpang pesawat domestik pada periode Januari-April 2019 juga merosot 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 23,98 juta.
Berbenah Diri
Menteri Perhubungan ( Menhub) Budi Karya Sumardi menaruh harapkan besar kepada maskapai lokal untuk terus berbenah diri.
Hal itu disampaikan Menhub menyusul rencana Presiden Joko Widodo mengundang maskapai asing masuk ke Indonesia agar harga tiket pesawat bisa lebih terjangkau.
"Efektif atau tidak itu tergantung kesiapan mereka sendiri, tetapi sebenarnya saya masih menaruh harapan bahwa maskapai yang ada itu melakukan suatu reformasi," ujarnya di Jakarta, Senin (10/6/2019).
"Supaya ada suatu keseimbangan harga, keseimbangan supply and demand sehingga maskapai asing itu menjadi alternatif," sambung dia.
Mantan Direktur Utama Angkasa II itu mengatakan, rencana Presiden mengundang maskapai asing masuk RI memiliki semangat agar permintaan dan penawaran bisa seimbang.
Dengan begitu, maka harga tiket pesawat akan mencapai satu titik keseimbangan sehingga bisa lebih terjangkau oleh masyarakat.
"Sekarang supply-nya juga dibatasi, tentu harga tinggi dan banyak yang tidak mendapatkan. Ini bagian yang konseptual karena Pak Presiden, Pak Menko Perekonomian, beberapa stakeholder mengusulkan," kata dia.
"Saya sedang pelajari untuk menyampaikan ke Pak Menko dan nanti Pak Presiden konsep apa yang akan dilakukan," sambung Menhub.
Sebelumya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendukung wacana Presiden Jokowi untuk mengundang maskapai asing beroperasi di Indonesia.
Ketua Kadin Rosan Roeslani menyatakan, rencana tersebut akan meningkatkan gairah kompetisi di industri maskapai.
"Di dunia usaha, kompetisi bukan suatu yang harus ditakuti. Adanya maskapai asing masuk akan membuat kompetisi menjadi lebih baik dan efisien," kata dia di acara Halal Bi Halal di Kemang Timur, Kamis (6/6/2019).
Maskapai yang sudah menyambut rencana ini salah satunya adalah AirAsia. Rosan mengatakan, harga yang ditawarkan masih bagus dan sanggup dibeli masyarakat Indonesia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Undang Maskapai Asing, Menhub Minta Maskapai Lokal Reformasi Diri "