Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugrah Sukarna
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG-Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerangkan rekonsiliasi setelah Pemilu 2019 diperlukan untuk menurunkan tensi panas berkaitan dengan Pilpres 2019, sekalipun sat ini masih berlangsung sidang pemeriksaan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.
"Saya pikir rekonsiliasi ditempatkan pada level tertinggi dari sebuah upaya komunikasi politik untuk mencairkan situasi yang terjadi saat ini.
Untuk itulah dari pihak kami selalu berusaha se-maksimal mungkin untuk melakukan pendekatan kepada Pak Prabowo," ujar Moeldoko di Husein Sastranegara Bandung, Kamis (20/6/2019).
Kata dia, setelah Pemilu 2019 berakhir, pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan semua pihak termasuk Prabowo Subianto.
Baca: Terkait Sidang MK, Reaksi Jokowi Enggan Komentar soal Tuduhan hingga KPU Ragukan Saksi Kubu Prabowo
Baca: Saat Perut Buaya Itu Dibedah, Potongan Tubuh Wartoyo Pun Keluar, Ini Fakta-faktanya
Baca: Jaksa Selingkuhi Istri Bawahannya, Warga Ramai-ramai Geruduk Kantor Kejaksaan Negeri Bone
Baca: Hanya Hadirkan Satu Ahli di Sidang MK, KPU Dinilai Terlalu Percaya Diri
"Alhamdulillah, pendekatan sedang berjalan dan sudah ada akses komunikasi, sudah ada saling memahami dan seterusnya.
Saya pikir enggak lama lagi lah itu ya pasti akan terjadi pertemuan antara dua pucuk pimpinan dan itu harapan masyarakat semuanya," ujar Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu menjelaskan, pendekatan untuk rekonsiliasi terus dilakukan sekalipun saat ini sidang masih dgelar di Mahkamah Konstitusi.
"Ya harapan kami sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sudah bisa cair sehingga suasana jadi sejuk.
Kita semua masyarakat Indonesia sudah bosan lah dengan kondisi yang seperti ini, membosankan," ujar Moeldoko.
Pada kesempatan itu, ia membantah memerintahkan kecurangan pada para saksi, sebagaimana disebutkan saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi, Chaiurl Anas Suwaidi.
"Saya sebagai Wakil Ketua TKN, menyampaikan pembekalan. Hey saksi, hati-hati, di alam demokrasi yang utamakan kebebasan, maka kecurangan bisa saja terjadi.
Jadi saya ingatkan, para saksi harus hati-hati, aware dan waspada," ujar Moeldoko di Bandung, Kamis (20/6).
Dalam persidangan perselisihan sengketa hasil pemilu di MK, Chairul Anas yang merupakan caleg dari Partai Bulan Bintang menerangkan pada 20-21 Januari 2019, ia mendapat pengarahan salah satunya oleh Moeldoko, yang menerangkan kecurangan bagian dari demokrasi.
"Penyampaian saya intinya penekanan pada saksi harus waspadai terjadi kecurangan. Saya tidak pernah sama sekali ajarkan gimana saksi harus curang, enggak pernah dan itu diakui oleh Anas," ujar Moeldoko.
Ia meminta penyampaian dirinya soal penekanan soal kecurangan itu tidak diartikan seenaknya sendiri karena bagaimanapun, semua pihak tidak ingin ada kecurangan dalam proses pemilu.
"Jangan dibalik-balik, jangan ditafsirkan sendiri apalagi disebarkan ke masyarakat luas dan keluar konteks. Jadi clear, konteksnya seperti apa materinya apa," ujar Moeldoko. (men)