Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar angkat bicara terkait temuan Kementrian Pertahanan (Kemenhan) yang menyebut ada 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme.
Menurutnya, hal itu bisa saja terjadi termasuk kepada anggota TNI.
"Jadi kalau ada 3 persen yang katanya tak percaya Pancasila, saya rasa sinyalemen itu wajar bisa terjadi," kata Agum Gumelar usai menghadiri acara Halal Bihalal dengan Purnawirawan TNI di The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).
Baca: Meski Tak Bicara Sepatah Katapun, Hakim MK Kembali Tegur Bambang Widjojanto, Begini Kronologinya
Baca: 4 Pekerja Pabrik Mancis Selamat Berkat Makan Siang, Pipit: Kawanku Semua Habis, Mana Kawanku?
Baca: Bayi di Bekasi Ini Diberi Nama Google
Agum Gumelar mengungkapkan kemungkinan terpaparnya sejumlah anggota TNI dikarenakan saat ini pemerintah sedang bertekad untuk menghapuskan paham radikal di Indonesia.
Lalu, sejumlah pihak menekanan agar TNI bersikap netral dan tidak boleh berpihak.
Namun, kata Agum, hal itu disalah artikan sejumlah anggota TNI.
"TNI harus netral, tak boleh memihak, katanya begitu. Saya bilang, itu keliru besar. Kalau NKRI dan Pancasila menghadapi ancaman, kita semua tak bisa bersikap netral, kita semua harus membela NKRI. Membela Pancasila. Tak bisa netral. Itu ancaman buat negara," ucap Agum.
Untuk itu, mantan Komandan Kopassus ini menegaskan, jika terjadi ancaman terhadap NKRI dan Pancasila, semua pihak tidak boleh bersikap netral.
"Anda-anda pun tak bisa bersikap netral. Nah, yang 3 persen itu yang harus kita luruskan," tegas Agum.
Baca: Bus Antikorupsi KPK Siap Menjelajah Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Hingga Bali
Baca: Pansel KPK Cari Calon Pimpinan KPK Yang Tak Terpapar Paham Radikalisme
Penjelasan Menhan
Kalangan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai didapati terpapar paham radikalisme.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu lalu mengaku prihatin terhadap dengan sekelompok tertentu yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi khilafah negara Islam.