Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Perhimpunan Praktisi Hukum Indonesia (PPHI) Dr Tengku Murphi Nusmir SH MH menyayangkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat untuk mendapatkan bukti-bukti faktual sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan calon residen-wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dalam kasus ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon dan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-KH Maruf Amin selaku pihak terkait.
“Kalau Majelis Hakim MK mau menggali nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat, mungkin hasilnya tidak akan seperti itu (Jokowi-Maruf menang, red). Tapi ini bukan soal menang atau kalah, ini soal keadilan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (28/6/2019).
Menurut Murphi, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan, “Kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
“Menjadi tugas MK untuk menegakkan hukum dan keadilan,” tegasnya.
Adapun amanat Majelis Hakim MK menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, kata Murphi, dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
Murphi juga mengutip penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970, yang kemudian diubah dengan UU No 48 Tahun 2009, yakni, “Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.
Murphi lalu merujuk contoh putusan MK menolak salah satu bukti yang diajukan pihak pemohon Prabowo-Sandi, yakni rekaman video dugaan ketidaknetralan seorang oknum anggota Polres Batubara, Sumatra Utara.
MK menilai saksi pemohon dan video yang dijadikan bukti tak membuktikan ketidaknetralan oknum polisi itu gara-gara tidak disertakan tanggal pembuatan rekaman dan keterangannya.
“Mestinya tidak serta-merta ditolak, tapi Majelis Hakim MK turun ke lapangan untuk menggali nilai hukum yang berkembang di masyarakat ,” sesalnya.
Langkah MK menolak bukti rekaman video itu dinilai Murphi kontradiktif dengan UU No 11 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kerap digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku penyebaran video berkonten negatif seperti pornografi dan provokasi.
“Bukankah polisi kerap menggunakan rekaman video sebagai bukti untuk menjerat tersangka dengan UU ITE, bahkan menggunakannya sebagai barang bukti di persidangan?” tanyanya.
“Contohnya adalah penerepan Pasal 28 dan Pasal 45 huruf a UU ITE untuk menjerat penyebar video provokatif,” lanjutnya.
Murphi lebih menyayangkan lagi karena putusan MK itu tak bisa diganggu gugat, mengingat sifatnya yang final dan mengikat, sehingga niat Prabowo-Sandi mencari celah lain untuk mengajukan gugatan secara konstitusional pun tertutup sudah.