Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Koalisi Indonesia Adil Makmur resmi dibubarkan pada Jumat (28/6/2019) oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Pembubaran koalisi tersebut dilakukan setelah berakhirnya kontestasi Pilpres yang ditandai dengan dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pilpres 2019.
Lantas, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Adil Makmur membuat kaukus bernama coffee morning. Apa maksudnya?
Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, kakus coffee morning dibentuk oleh partai-partai pendukung Prabowo di Pilpres 2019 dengan maksud tertentu.
Awalnya, Hinca Pandjaitan menjelaskan mengenai pertemuan partai politik pendukung dengan Prabowo di rumah Kertanegara.
Baca: Pengamat: PAN dan Demokrat Tak Perlu Bergabung ke Koalisi Jokowi-Maruf
Baca: Senyum Semringah Para Sekjen Koalisi Jokowi Saat Tiba di KPU
Baca: Kenapa Prabowo Langsung Bubarkan Koalisi?
"Kemarin itu dua jam lebih kami di Kertanegara, saya hadir di situ. Pak Prabowo menjelaskan panjang lebar, selesai semua, oke masing-masing sudah punya pandangan," ujar Hinca saat acara Sapa Indonesia Malam, Kompas TV, dikutip TribunJabar.id pada Minggu (30/6/2019).
Saat pertemuan itu, lanjutnya, Prabowo mengatakan bahwa secara informal harus ada diskusi-diskusi antarpartai politik pendukungnya di Pilpres 2019.
Nantinya, jika Prabowo mengambil keputusan penting, juga akan bertanya dalam diskusi itu.
"Karena itu silaturahmi harus dijalankan terus, lalu muncullah ngopi-ngopi gitu ya. Maka muncullah kaukus coffee morning."
"Jadi coffee morning itu ya harus berdiskusi dan berdialog. Itulah substansi partai politik. Jadi poinnya itu informal," ujar Hinca.
Pengamat politik dari Presidential Decode Studies UGM, Nyarwi Ahmad mencoba menjelaskan sikap-sikap politik parpol pendukung Prabowo di Pilpres 2019 saat ini.
Menurutnya, parpol itu, baik memutuskan untuk menyeberang ke pemerintahan atau di oposisi, ada plus dan minusnya masing-masing.
Baca: AHY: Pembubaran Koalisi 02 oleh Pak Prabowo Pertanda Berakhirnya Koalisi
Baca: Koalisi Prabowo Bubar, ke Mana Parpol Pendukung Merapat?
Baca: Mungkinkah Gerindra Gabung Koalisi Jokowi Setelah 10 Tahun Menjadi Oposisi?
"Kemarin kan terjadi dua blok politik, polarisasi kelihatan. Ada yang warnanya dibawa PKS, Demokrat, PAN di kubu Prabowo, di partai lain juga sama."
"Sebenarnya ini soal bagaimana pilihan kebijakan dan posisi politik itu tidak hanya berkaitan dengan seperti apa akses kekuasaan yang pengen didapat, kalau tujuannya ke sana, atau mempertahankan basis elektoral sekaligus mengadvokasi isu-isu yang masih dianggap belum selesai dalam proses politik dan kebangsaan kita, yang belum sepenuhnya di-handle oleh penguasa," ujar Nyarwi Ahmad.
Resmi Bubar
Prabowo Subianto secara resmi membubarkan Koalisi Adil dan Makmur yang mendukungnya pada kontestasi Pilpres 2019.
Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal bersama lima sekjen parpol dan sejumlah petinggi partai lainnya di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).
Prabowo mengucapkan terima kasih dan mengembalikan mandat kepada masing-masing partai politik.
"Sebagai sebuah koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam Pemilihan Umum Presiden 17 April yang lalu, tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai," ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat memberikan keterangan pers di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019), dikutip dari Kompas.com.
Masing-masing partai politik pengusung dipersilahkan untuk mengambil keputusan dan langkah politik ke depannya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya.
Menurut dia, rapat internal itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Nanti akan ditentukan waktunya," kata Ketua MPR RI ini.
Partai Demokrat membuka peluang merapat ke kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah gugatan sengketa pilpres yang diajukan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, partainya terbuka jika ada tawaran dari Jokowi-Ma'ruf untuk bergabung dalam pemerintahan.
"Saya kira semua opsi terbuka, tanpa perlu kita memperlihatkan, mempertontonkan kerakusan pada kekuasaan," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).
Menurut Amir, arah partainya ke depan akan sangat tergantung pada keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY juga akan tetap berkomunikasi dengan para kader terlebih dulu sebelum mengambil keputusan.
"Seperti biasanya memang keputusan strategis selalu ketua umum melibatkan dan mendengarkan kader utama Demokrat," ucap Amir.
Amir mengatakan, pada dasarnya menjadi partai oposisi atau pun menjadi partai pendukung pemerintah sama saja bagi Partai Demokrat.
Apalagi Demokrat sudah pernah merasakan berada di dua posisi itu.
Demokrat berada di dalam pemerintahan saat 10 tahun Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono berkuasa.
Setelah SBY pensiun dan digantikan Jokowi, partai berlambang mercy itu memilih berada di luar pemerintahan.
"Di manapun, Demokrat selalu bisa menjalankan peranannya," kata dia.
(Tribunjabar.id/Yongky Yulius)
Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Koalisi Prabowo-Sandi Bubar, Kini Muncul Kaukus Coffee Morning, Apa Maksudnya? Begini Kata Demokrat.