Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang ( PBB) Yusril Ihza Mahendra hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan Joko Widodo ( Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2019.
Saat disinggung kemungkinannya ditunjuk sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi, hingga saat ini Yusril mengaku belum mendapat tawaran.
"Enggak, enggak ada (tawaran). Belum ada pembicaraan apa-apa jadi saya tetap sebagai advokat," kata Yusril di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019). Yusril mengaku, dirinya senang dengan pekerjaannya sebagai advokat.
Baca: Cak Imin: Politik Ya Begitu, Kalau Menang Dapet Jatah Menteri. . .
Namun demikian, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf ini akan mempertimbangkan jika memang mendapat tawaran sebagai menteri.
"Kita pertimbangkan lah nanti baik manfaatnya mudaratnya bagi saya dan bagi kita semua," ujarnya.
Sekalipun masuk ke pemerintahan, Yusril ingin tetap fokus di bidang hukum.
Sejumlah masalah di bidang hukum dan konstiusi, juga HAM, menjadi fokus Yusril selama ini.
"Tapi kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan tentu kalau saya merasa betul ada hal hal masalah masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," ujar Yusril.
"Saya kira kalau saya terlibat dirasakan perlu mungkin saya fokusnya akan menangani persoalan-persoalan seperti ini," sambungnya.
Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan di era Presiden Abdurrahman Wahid.
Setelahnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.
Reaksi Tjahjo Kumolo
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut menghadiri penetapan Joko Widodo sebagai presiden terpilih periode tahun 2019-2024, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019) sore.
Saat ditanya awak media terkait kemungkinan dirinya terpilih kembali menjadi menteri Jokowi pada periode pemerintahan kedua, Tjahjo hanya senyum-senyum saja.
Dirinya enggan menanggapi pertanyaan tersebut.
Tjahjo hanya memberikan tanggapan ketika ditanya soal tahapan pemungkas Pilpres 2019 hari ini.
Menurut Tjahjo, KPU sudah sukses menjalankan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 sesuai tahapan yang tertuang dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU (PKPU).
"Saya kira secara konstitusional pelaksanaan Pileg dan Pilpres ini sudah berjalan sesuai dengan undang-undang, sesuai tahapan sesuai PKPU yang dipersipakan dengan detail oleh KPU," kata Tjahjo Kumolo di lokasi, Minggu (30/6/2019).
Sebagai pihak pemerintah, ia mengapresiasi kinerja KPU yang selama ini menjadi mitra setia Kemendagri untuk pendataan penduduk terkait dengan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) berjalan baik.
Ditambah, koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, membuat pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan maksimal.
Dimana hal ini ditunjukan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang alami peningkatan.
"Karena kuncinya adalah stabilitas yang diamankan oleh kepolisian, TNI, BIN, Gakkumdu bersama Bawaslu, Kejaksaan dan partisipasi politik cukup tinggi," ungkap Tjahjo.
Ajakan Jokowi kepada Prabowo
Calon presiden terpilih Jokowi Widodo mengajak rivalnya dalam Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutan, usai dirinya dan Maruf Amin itetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih oleh KPU RI.
"Saya mengajak Pak Prabowo Subianto dan Pak sandiaga Uno untuk bersama-sama membangun negara ini," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
Jokowi sadar, Indonesia sevbagai negara besar tidak bisa hanya dibangun lewat satu-dua orang atau sekelompok tertentu saja.
Jokowi yakin, dua sosok tersebut adalah patriot yang menginginkan negara Indonesia makin kuat dan maju, serta adil dan makmur.
"Beliau berdua adalah patriot yang menginginkan negara kita makin kuat, makin maju dan adil dan makmur," sambungnya.
Dirinya dalam kesempatan itu juga mengajak segenap rakyat Indonesia melupakan perbedaan-perbedaan pilihan politik semasa kampanye kemarin.
Katanya, jangan ada lagi perbedaan di tengah masyarakat. Bangsa Indonesia harus bersatu kembali, berdiri kokoh di atas dasar negara pancasila.
"Saya mengajak seluruh rakyat indonesia untuk melupakan perbedaan pilihan politik yang sempat membelah pihak 02 dan 01. Kita harus bersatu kembali menjadi Indonesia, berdiri Pancasila yang mempersatukan kita semuanya," ungkap dia.
Lebih lanjut, Jokowi-Ma'ruf mengucapkan rasa terima kasihnya atas kepercayaan rakyat Indonesia yang sudah memberikan tugas melanjutkan sejarah mengemban amanat rakyat kepada mereka.
Mereka berdua akan memeprioritaskan diri untuk mencapai cita-cita pendiri bangsa.
Serta berjuang sekuat tenaga melanjutkan pondasi periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Kami berdua akan berjuang sekuat tenaga, bekerja sekuat tenaga, untuk melanjutkan pondasi yang kami bangun bersama pak Jusuf Kalla pada periode pertama pemerintahan," ujarnya.
Jangan ada lagi 01 02
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) berharap tidak ada lagi perpecahan akibat perbedaan pilihan politik usai gelaran Pilpres 2019.
Jokowi berharap masyarakat menghilangkan kebencian akibat perbedaan pilihan poltik mulai dari lingkungan terdekat.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers usai KPU resmi menetapkan dirinya bersama Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024 di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).
"Jangan ada lagi 01 02. Jangan sampai ada lagi antartetangga tidak saling sapa. Antarkawan tidak saling omong. Karena semua kita adalah saudara sebangsa dan setanah air," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta semua pihak untuk bersatu lagi dan bersama-sama menjaga persatuan.
Ia juga meminta semua pihak untuk bersama-sama lagi membangun negara dan memajukan bangsa dan negara.
"Marilah kita bekerja kembali. Negara ini memerlukan kerja keras kita semuanya tanpa kecuali," jelasnya.