News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kontras Soroti 643 Kasus Kekerasan yang Dilakukan Polisi

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto didampingi Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M., dan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna S.E., S.Sos., M.M., menghadiri peringatan Hari Bhayangkara ke-72 tahun 2018, dengan Inspektur Upacara Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018). Tema Hari Bhayangkara ke-72 tahun 2018 yaitu, Dengan Semangat Promoter, Kepolisian Republik Indonesia Siap Mengamankan Agenda Kamtibnas Tahun 2018 dan 2019. TRIBUNNEWS.COM/Puspen TNI/Kolonel Sus Taibur Rahman.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan terdapat 643 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Polri selama periode Juni 2018 hingga Mei 2019.

Sementara, tercatat 651 menjadi korban tewas, 247 luka-luka dan 856 ditangkap.

Menurut Koordinator KontraS Yati Adriyani, temuan tersebut menjadi catatan bagi Polri pada Hari Bhayangkara.

"Dalam laporan ini, kami menemukan adanya penggunaan senjata tajam oleh Polri, pembatasan ekspresi warga seperti demonstrasi. Kami juga memotret kinerja lembaga di internal dan eksternal baik di tingkat Polsek, Polres maupun Polda di seluruh daerah," ujar Yati di kantor KontraS, Jln Kramat II, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).

Yati menyebut temuan tersebut berdasarkan laporan masyarakat sipil. Pihaknya berharap laporan ini dapat mendorong akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan fungsi.

"Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian yang komprehensif untuk keseluruhan kinerja institusi kepolisian," tutur Yati.

Baca: Gerindra Bantah Ditawari Posisi Menteri

Laporan tersebut terbagi dalam tiga hal, pertama secara khusus menyoroti adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam praktek penyiksaan dan kesewenang-wenangan dalam menafsirkan dan menggunakan diskresi, yang mengakibatkan korban luka dan tewas.

Kemudian, KontraS menyoroti adanya kekerasan dalam penanganan ekspresi warga dalam demonstrasi, unjuk rasa dan bentuk ekspresi warga lainnya, di mana hal itu bertentangan dengan fungsi Polri untuk melindungi masyarakat.

Selanjutnya, KontraS menyoroti kinerja lembaga pengawas internal dan eksternal, yang dinilai lemah dalam menjalankan fungsi korektif atas tindakan dan kebijakan yang tidak sesuai ketentuan oleh institusi kepolisian.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini