Laporan Wartawan Tribunnews.com Hasanudin Aco

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah turunnya jumlah lapangan pekerjaan yang membuat sebagian masyarakat kesulitan, pemerintah dan sektor swasta sedang berusaha terus memperbaiki performa ekonomi negeri ini.

Berdasarkan survei di beberapa lembaga penelitian, seperti Litbang Kompas 2024, hal yang paling diharapkan dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran mendatang adalah penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat bawah. 

Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan mengandalkan peran organisasi kemasyarakatan untuk membantu menciptakan lapangan kerja.

Salah satu organisasi yang mencoba mengambil peran untuk meningkatkan performa ekonomi ini adalah Prabu Nusantara. Awalnya, Prabu merupakan kelompok relawan yang didirikan oleh Budiman Sudjatmiko dan Hashim Djojohadikusumo untuk mendukung Prabowo-Gibran di masa Pilpres.

Ketika Pilpres usai, Budiman Sudjatmiko dan Hashim Djojohadikusumo memberikan sinyal bahwa sebaiknya relawan ini diberdayakan untuk membantu menyelesaikan masalah di negeri ini.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Sebut Koalisi Pemerintahan Mendatang di Tangan Prabowo, Bukan Jokowi

Karena itulah, Budiman mengkoordinir ulang pasca penetapan pemenang Pilpres di mana selama ini kelompok pendukung di daerah masih berharap agar koordinator relawan pusat mampu mengakomodir soliditas organisasi, mendorong kepada kelompok di daerah bahwa organisasi ini tidak hanya bergantung pada momentum Pilpres.

Adapun tujuan konsolidasi ini tidak lain adalah memberikan legitimasi politik ke daerah dengan menerbitkan Surat Kerja Karetaker guna mempercepat pembangunan infrastruktur organisasi hingga level terbawah atau membasis ke akar rumput.

Prabu akan menempatkan diri sebagai organ strategis yang proyeksi ke depannya adalah mampu mengawal dan mendorong program kerakyatan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.  

"Prabu adalah organisasi masyarakat yang bergerak meningkatkan potensi ekonomi di masyarakat, terutama daerah. Oleh karena itu, pada hari ini (Minggu, 6 Oktober 2024) Prabu membentuk struktur organisasi mulai dari pusat hingga daerah," jelas Harry Parelta yang ditunjuk menjadi Ketua Umum Prabu di Kantor Pusat Prabu di daerah Menteng.

Acara hari itu adalah pembentukan organisasi Prabu yang dihadiri oleh pengurus dari berbagai provinsi di Indonesia.

"Hari ini, saya sebagai Ketua Umum Prabu disaksikan oleh Dewan Pembina Budiman Sudjatmiko dan Sekjen Harris Susetyo Wibowo memberikan Surat Penugasan bagi setiap pemimpin Prabu di daerah untuk mulai menjalankan program kerja dalam rangka penguatan ekonomi daerah. Dengan dibentuknya Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah, maka struktur Prabu mukai dirasa lengkap," lanjut Harry. Hari ini diberikan Surat Penugasan pada DPD DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, hingga Papua Selatan.

Untuk kelanjutan program kerja, Prabu tidak menutup kemungkinan bekerja sama dengan organisasi lokal atau organisasi luar lainnya. Pelaksanaan program kerja Prabu ini merupakan murni dari masyarakat untuk masyarakat. 

Budiman sendiri sebagai Dewan Pembina Prabu menyatakan bahwa gerakan Prabu yang digagasnya merupakan gerakan organik dari pendukungnya untuk membantu program Prabowo-Gibran. 

"Masalah daerah dan desa yang utama adalah di koordinasi. Koordinasi bisa membuka ruang pemberdayaan dan distribusi kesejahteraan baik dari kota ke desa atau sebaliknya, seperti dalam bentuk teknologi, ilmu pengetahuan, suplai bahan, dan sumber daya lainnya. Untuk itu, Prabu Nusantara dibentuk sebagai partisipasi kami dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Dewan Pembina Prabu Budiman Sudjatmiko. 

Untuk lebih lanjutnya, Prabu akan memulai mencatat permasalahan-permasalahan di desa secara lebih terperinci dan membuat skema solusi yang melibatkan elemen di pusat dan daerah. Untuk itu, di kantor pusatnya, Prabu membuka pintu bagi siapapun yang ingin berperan serta memberdayakan ekonomi Indonesia. Hal ini sebagai bukti manifestasi organ bahwa Prabu selalu setia dan memiliki loyalitas tinggi dalam pengawalan program pemerintahan ke depan.